JAKARTA, CS – Pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Kota Palu menyambangi Kantor BKN RI dan Komisi II DPR RI di Jakarta, guna memperjuangkan 1.171 honorer Kota Palu yang disebut tidak pernah diusulkan dalam proses pengisian formasi P3K dan ASN oleh BKPSDM Kota Palu, Selasa (25/11/2025).
Rombongan dipimpin Ketua DPRD Palu Rico Andi Tjatjo Djanggola bersama jajaran pimpinan dan ketua komisi.
Rico menegaskan kunjungan tersebut merupakan respons atas aspirasi para honorer yang merasa tidak terakomodasi.
Ia menyebut adanya dugaan P3K fiktif yang lolos dalam proses seleksi.
“Kami meneruskan aspirasi para honorer yang tidak terakomodasi. Bahkan ada dugaan P3K fiktif yang diloloskan. Kami laporkan semua itu,” ujarnya.
Dalam pertemuan di Kantor BKN RI, rombongan diterima Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh.
Zudan menegaskan bahwa permasalahan P3K fiktif harus dituntaskan oleh pemerintah daerah. SK yang dinilai tidak memenuhi syarat, kata dia, dapat dibatalkan melalui permohonan pembatalan NIK.
“Penggantian tenaga P3K bermasalah harus menunggu aplikasi KemenPAN dibuka. Tenaga paruh waktu yang belum terdaftar juga baru bisa diinput saat SIASN kembali dibuka. Pembukaan aplikasi membutuhkan persetujuan lintas kementerian,” jelasnya.
Setelah dari BKN, rombongan bertolak ke Komisi II DPR RI dan diterima Ketua Komisi II Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, serta anggota Komisi II Longki Djanggola.
Dikesempatan itu, Komisi II menegaskan bahwa penyelesaian data honorer sepenuhnya bergantung pada pembukaan SIASN oleh pemerintah pusat.
“Semua pengajuan perbaikan data maupun penggantian P3K bermasalah harus menunggu aplikasi dibuka. Pemkot harus aktif berkomunikasi dengan KemenPAN,” ujar Rifqi.
Anggota Komisi II Longki Djanggola meminta agar pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis.
“Jangan sampai ada hak orang yang tidak kita penuhi, padahal mereka sudah lama mengabdi,” katanya.
Ketua DPRD Palu, Rico Andi Tjatjo Djanggola menegaskan pihaknya akan mengawal seluruh proses perbaikan ini hingga tuntas. Ia menyebut nasib 1.171 honorer harus segera mendapatkan kepastian.
“Ini menyangkut masa depan 1.171 orang yang selama ini mengabdi. Kami pastikan mereka mendapat kepastian,” tegasnya.
Rombongan DPRD Palu menutup rangkaian pertemuan dengan komitmen mendorong Pemkot Palu mempercepat langkah pembenahan administrasi kepegawaian yang dinilai selama ini bermasalah.
Editor: Yamin
