MOROWALI, CS – Gelombang protes terkait layanan listrik kembali terjadi di Kabupaten Morowali. Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten (GRD KK-Morowali) dan Laskar Anti Korupsi Pejuang-45 (LAKIP 45) menggelar demonstrasi di depan kantor PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Bungku, Jumat (9/1/2026).
Aksi tersebut dipicu oleh seringnya pemadaman listrik yang dinilai merugikan masyarakat dan mengganggu aktivitas sehari-hari.
Massa memulai aksi dengan long march dari perempatan lampu merah Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, menuju kantor PLN ULP Bungku di Jalan KTM.
Sepanjang perjalanan, peserta aksi menyampaikan orasi dan membentangkan spanduk berisi tuntutan. Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian guna menjaga ketertiban.
Koordinator aksi, Reza, dalam orasinya menyampaikan kekecewaan masyarakat terhadap kondisi kelistrikan di Morowali.
Ia menilai ironis, daerah yang dikenal sebagai pusat investasi strategis nasional justru mengalami krisis pasokan listrik.
“Ini sangat memprihatinkan. Masyarakat terus merasakan dampak buruk dari ketidakstabilan listrik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua LAKIP 45, Amirudin Mahfud, menyebut pemadaman yang terjadi tanpa pemberitahuan telah menimbulkan kerugian ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM, serta berdampak pada kegiatan pendidikan dan kerusakan peralatan elektronik.
“Kami mendukung investasi, tetapi kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan utama, yakni pencopotan Kepala PLN ULP Bungku Morowali, penghentian pemadaman tanpa pemberitahuan, pemberian kompensasi kepada konsumen terdampak, audit menyeluruh terhadap PLN ULP Bungku, serta perbaikan dan pembaruan infrastruktur kelistrikan.
Ketua GRD KK-Morowali, Amrin, menegaskan pihaknya akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga mendapat kejelasan.
“Morowali layak mendapatkan layanan listrik yang berkualitas,” katanya.
Menanggapi tuntutan massa, Kepala PLN ULP Bungku, Ika Safitri Ismail, menjelaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pemadaman bergilir.
Menurutnya, pemadaman yang terjadi disebabkan oleh gangguan insidentil seperti faktor alam, termasuk pohon tumbang, petir, serta kerusakan jaringan.
“Kami terus berupaya meminimalkan dampak gangguan dan mempercepat pemulihan pasokan listrik,” ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan gangguan melalui aplikasi PLN Mobile agar segera ditindaklanjuti.
Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya diterima oleh massa aksi. Mereka menilai PLN seharusnya memiliki langkah antisipasi yang lebih baik untuk mencegah gangguan berulang dan pemadaman berkepanjangan.
Sebagai tindak lanjut, disepakati akan digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Morowali, Senin (12/1/2026).
RDP tersebut diharapkan dapat menjadi forum untuk mencari solusi komprehensif atas persoalan kelistrikan di Morowali.
Masyarakat berharap DPRD dapat menjadi mediator antara warga dan PLN, sehingga permasalahan listrik yang selama ini terjadi dapat segera dituntaskan.
Reporter: Murad
