BANGGAI,CS-Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Infrastruktur Permukiman (PBIP) Dinas PUPR Kabupaten Banggai, I Putu Jati Arsana, ST.,MT, mengingatkan bahwa pada setiap pembangunan harus memiliki dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Dokumen PBG itu merupakan syarat penting sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bukan semata hanya sebagai syarat administrasi yang harus diabaikan,” ujar Jati Arsana saat mengisi program Inspirasi Siang di Radio Insania FM, Minggu, 18 Oktober 2026.

Jati menjelaskan, setiap pembangunan perlu dilihat sebagai bagian dari sistem kawasan, bukan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri. Dimana keberadaannya juga terhubung dengan jalan, drainase, jaringan air bersih, sanitasi, serta fasilitas umum yang digunakan bersama.

“Setiap bangunan yang didirikan tidak hanya berkaitan dengan bidang tanah tempat bangunan itu berdiri, tetapi ada akses atau fasilitas yang digunakan bersama,” jelasnya.

Jati menggambarkan, jika pertumbuhan itu tidak diikuti perencanaan yang baik, maka kawasan tersebut dapat menghadapi persoalan jalan yang semakin padat, seperti halnya drainase yang tidak mampu menampung limpasan air, dan peningkatan kebutuhan air bersih, serta gangguan sanitasi, termasuk berkurangnya ruang terbuka, hingga keterbatasan fasilitas pelayanan masyarakat.

Pada awalnya memang kata Jati, dimana suatu kawasan yang awalnya hanya terdiri atas beberapa rumah, namun dalam perkembangannya bisa saja menjadi permukiman yang lebih padat, dengan munculnya berbagai fasilitas dan aktivitas lainnya berdasarkan tingkat kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Dengan begitu, Jati menekankan bahwa dokumen PBG adalah syarat administrasi penting agar setiap perencanaan pembangunan perlu mempertimbangkan suatau kawasan dalam jangka panjang, bukan hanya bagaimana bangunan tersebut berdiri hari ini.

Ditambahkan Jati, PBG merupakan salah satu bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan kawasan yang aman, tertib, nyaman, dan berkelanjutan.

Dimana setiap pemilik bangunan perlu memperhatikan akses, drainase, lingkungan, hubungan dengan tetangga, dan keberlanjutan kawasan sejak tahap perencanaan.

“PBG itu sangat penting dan tidak boleh diabaikan, karena itu bukan hanya dokumen administrasi biasa. PBG itulah yang nanti akan menjadi rujukan suatu kawasan permukiman,” imbuhnya.**

Reporter : Amlin