MOROWALI, CS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali mulai memperketat tata kelola perencanaan dan pengawasan anggaran daerah guna meningkatkan kepatuhan terhadap standar belanja serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya membenahi pengelolaan keuangan daerah, menyusul capaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Morowali selama dua tahun berturut-turut.
Pemkab Morowali menargetkan dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum Tahun 2027 serta Pola Perencanaan dan Pengawasan di lingkungan Pemkab Morowali, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang digelar Bagian Administrasi Pembangunan tersebut dibuka Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Morowali, Asfar, mewakili Bupati Morowali, di Aula Kantor Bupati Morowali, Kompleks Perkantoran Fonuasingko Bente, Kecamatan Bungku Tengah.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Asfar mengungkapkan bahwa sejumlah persoalan yang menjadi penyebab pengecualian dalam laporan keuangan daerah berkaitan dengan belanja yang tidak sesuai standar biaya, kelebihan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas, serta dokumen pertanggungjawaban yang tidak lengkap.
“Sebagian besar pengecualian itu berakar pada masalah yang sama: belanja yang tidak sesuai standar biaya, kelebihan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas, serta pertanggungjawaban yang tidak lengkap. Target kita jelas: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tegasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Asfar menekankan pentingnya kepatuhan seluruh perangkat daerah terhadap Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum Tahun 2027, khususnya dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Kepada para Kepala Subbagian Program, ia mengingatkan bahwa setiap komponen belanja dalam RKA wajib mengacu pada standar biaya yang telah ditetapkan. Standar biaya tersebut merupakan batas tertinggi pengeluaran, bukan target yang harus dihabiskan.
Sementara kepada para bendahara, Asfar menginstruksikan agar tidak melakukan pembayaran melebihi standar biaya meskipun anggaran tersedia. Mereka juga diminta memastikan kelengkapan bukti transaksi, menertibkan pembukuan, serta menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
Selain itu, pemerintah daerah menetapkan empat langkah yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah dalam memperkuat pengelolaan keuangan.
Pertama, kepala perangkat daerah bertanggung jawab penuh terhadap kepatuhan pelaksanaan anggaran. Kedua, Bappeda dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diminta memverifikasi kesesuaian RKA dengan standar biaya.
Ketiga, Inspektorat diinstruksikan melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan. Keempat, seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK harus segera ditindaklanjuti, termasuk penyetoran kelebihan pembayaran ke kas daerah.
Melalui langkah tersebut, Pemkab Morowali berharap potensi penyimpangan dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran dapat diminimalkan, sekaligus memastikan setiap belanja daerah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri Inspektur Inspektorat Morowali, Ashar M. Ma’ruf, perwakilan BPKAD, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Wirda Rosanti, S.STP., MPA., beserta jajaran, serta para Kasubbag Program dan bendahara di lingkungan Pemkab Morowali.
Reporter: Murad
