PALU, CS – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendalami praktik pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Bali, khususnya terkait pola koordinasi dengan perangkat daerah, pengawasan lapangan, serta tindak lanjut hasil kerja Panitia Khusus (Pansus).

Pendalaman tersebut dilakukan melalui kegiatan koordinasi dan komunikasi di Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (5/11/2026) lalu.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu, bersama sejumlah anggota komisi, di antaranya Dr. I Nyoman Slamet, serta unsur pendukung Sekretariat DPRD dan tenaga ahli.

Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Sri Indraningsih Lalusu, mengatakan kunjungan tersebut merupakan upaya memperoleh referensi dan pengalaman antardaerah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan DPRD.

Menurutnya, Provinsi Bali memiliki sejumlah pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang relevan untuk dipelajari, terutama menyangkut hubungan kerja DPRD dengan perangkat daerah dan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan.

“Kami ingin memperoleh informasi dan pengalaman secara langsung mengenai bagaimana DPRD Bali menjalankan fungsi pengawasan, membangun koordinasi dengan perangkat daerah, serta memastikan program-program pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Sri Indraningsih Lalusu di Palu, Selasa (10/11/2026).

Ia mengatakan, pertukaran informasi antarlembaga legislatif daerah penting dilakukan karena setiap daerah memiliki pengalaman dan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu materi utama yang dibahas adalah pola koordinasi antara komisi DPRD dengan perangkat daerah mitra kerja.

Pihak DPRD Bali menjelaskan, koordinasi dilakukan secara rutin melalui pertemuan dengan perangkat daerah untuk membahas program yang sedang berjalan, rencana kegiatan tahun berikutnya, kebutuhan anggaran, hingga berbagai persoalan yang memerlukan perhatian DPRD.

Selain itu, rombongan Komisi I DPRD Sulteng juga mendalami pelaksanaan pengawasan lapangan dengan melibatkan perangkat daerah terkait.

Anggota DPRD Sulteng, I Nyoman Slamet, menilai pelibatan perangkat daerah dalam kegiatan pengawasan penting agar DPRD memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan program pemerintah daerah.

“Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembahasan di ruang rapat. DPRD juga perlu memperoleh informasi langsung di lapangan, sehingga dapat mengetahui kesesuaian antara perencanaan, kebijakan, dan pelaksanaan program pemerintah daerah,” kata I Nyoman Slamet.

Ia menambahkan, koordinasi yang baik antara DPRD dan perangkat daerah akan membantu mengidentifikasi berbagai persoalan sekaligus mendorong penyelesaian program yang belum berjalan optimal.

“Melalui koordinasi seperti ini, kita bisa melihat bagaimana praktik yang telah berjalan di daerah lain, kemudian mempelajari hal-hal yang relevan untuk diterapkan di Sulawesi Tengah dengan tetap menyesuaikan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Dalam diskusi tersebut, DPRD Bali juga menyampaikan pengalaman pelaksanaan Pansus yang menangani persoalan tata ruang, aset daerah, dan perizinan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah mekanisme tindak lanjut hasil kerja Pansus setelah masa tugasnya berakhir. Dijelaskan bahwa setelah Pansus menyelesaikan tugas dan dibubarkan melalui mekanisme kelembagaan, tindak lanjut hasil pembahasan dan pengawasan diserahkan kepada komisi yang memiliki bidang tugas terkait.

Dengan mekanisme tersebut, berakhirnya masa kerja Pansus tidak serta-merta menghentikan pengawasan terhadap persoalan yang telah dibahas. Komisi terkait tetap dapat melanjutkan pengawasan sesuai kewenangannya.

Pembahasan lainnya menyangkut dukungan DPRD terhadap program prioritas perangkat daerah, terutama program yang dinilai penting tetapi belum memperoleh dukungan anggaran memadai.

DPRD Bali menjelaskan, kebutuhan program terlebih dahulu dibahas bersama perangkat daerah mitra kerja untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Komisi I DPRD Sulteng juga mendalami persoalan penataan organisasi perangkat daerah. Perubahan kelembagaan pemerintahan dinilai perlu mempertimbangkan kebutuhan organisasi, beban kerja, pembagian urusan pemerintahan, serta efektivitas pelayanan publik.

Selain itu, dibahas pula pentingnya peraturan pelaksanaan terhadap peraturan daerah. Sebab, sejumlah peraturan daerah berpotensi tidak dapat diimplementasikan secara optimal apabila belum dilengkapi peraturan teknis, termasuk Peraturan Gubernur.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan DPRD Sulteng turut memperoleh informasi mengenai pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Provinsi Bali.

Bali diketahui pernah meraih peringkat pertama nasional dalam pengelolaan website JDIH pada 2022, peringkat kedua pada 2023, dan kembali menjadi yang terbaik pada 2024.

Salah satu praktik yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan website JDIH sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah.

Melalui fasilitas tersebut, masyarakat dapat mengakses rancangan peraturan daerah (Raperda) maupun rancangan peraturan gubernur (Rapergub) yang dipublikasikan, kemudian menyampaikan kritik, saran, dan masukan terhadap substansi rancangan peraturan.

Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Provinsi Sulteng dalam meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan regulasi.

Selain materi kelembagaan dan pengawasan, dalam dialog tersebut juga mengemuka gagasan pembentukan Kaukus Parlemen Perempuan di lingkungan DPRD Provinsi Sulteng.

Kaukus tersebut diharapkan menjadi wadah bagi anggota DPRD perempuan lintas fraksi dan lintas komisi untuk memperkuat komunikasi, kerja sama, serta memperjuangkan kepentingan perempuan dalam proses perumusan kebijakan daerah.

Pembentukan kaukus dinilai penting agar keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak hanya dilihat dari aspek jumlah keanggotaan, tetapi juga dari kontribusi dan pengaruhnya dalam pengambilan keputusan.

Hasil koordinasi dan komunikasi dengan DPRD Bali selanjutnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD Sulteng dalam memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan, penganggaran, serta peningkatan kualitas kelembagaan.

Sejumlah rekomendasi yang mengemuka antara lain pengembangan pertemuan berkala dengan perangkat daerah, pelibatan perangkat daerah dalam pengawasan lapangan, penguatan tindak lanjut hasil kerja Pansus, optimalisasi aset daerah, serta peningkatan kualitas pengelolaan JDIH dan partisipasi publik dalam pembentukan produk hukum daerah. *