JAKARTA, CS – Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, Rabu (11/11/2026).
Konfirmasi tersebut disampaikan Budi Arie saat dikonfirmasi sejumlah media mengenai kabar Gibran mundur dari posisi orang nomor dua di Indonesia.
“Betul (Gibran mundur),” kata Budi Arie, dikutip dari suara.com.
Budi Arie juga membenarkan informasi bahwa surat pengunduran diri Gibran telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Kabar tersebut menjadi perkembangan terbaru setelah sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2026), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu, Gibran menyampaikan keinginannya menghadapi dinamika politik yang berkembang. Namun, Prabowo disebut memberikan sejumlah saran dan masukan, termasuk kesempatan bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada Wakil Presiden.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Damanik, pada 10 November 2026 menegaskan bahwa Gibran belum mengajukan pengunduran diri secara formal. Ia meminta publik membedakan antara penyampaian niat mundur dengan proses pengunduran diri secara resmi.
Meski demikian, pernyataan terbaru Budi Arie yang membenarkan pengunduran diri sekaligus penyerahan surat kepada Prabowo menjadi perkembangan baru dalam dinamika politik nasional.
Dari sisi ketatanegaraan, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Karena itu, kepastian mengenai status jabatan Gibran masih perlu merujuk pada perkembangan administrasi dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku, termasuk keterangan resmi dari Istana dan lembaga negara terkait.
Hingga Rabu malam, publik masih menantikan penjelasan resmi mengenai proses pengunduran diri tersebut, termasuk kepastian penyampaian dokumen kepada lembaga negara yang berwenang. *
