JAKARTA, CS – Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad H.M. Ali mengungkap sejumlah dinamika politik Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang menurutnya berkaitan dengan munculnya wacana percepatan Pemilu 2029.
Ahmad Ali menilai pernyataan Budi Arie tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) maupun Projo. Ia menyebut wacana tersebut lebih tepat dilihat sebagai pandangan pribadi Budi Arie.
“Yang disampaikan Budi Arie itu menurut saya lebih merupakan pandangan pribadinya. Jangan kemudian pernyataan personal dibaca sebagai sikap organisasi atau mewakili Pak Jokowi,” ucap Ahmad Ali, dalam kanal youtube PSI, Jumat (28/8/2026).
Ahmad Ali juga menyoroti respons Jokowi ketika wacana tersebut disampaikan dalam forum temu relawan. Menurutnya, gestur Jokowi saat itu justru memperlihatkan adanya ketidaknyamanan terhadap pernyataan Budi Arie.
“Kalau kita lihat bahasa tubuh Pak Jokowi saat itu, terlihat jelas beliau tidak berada dalam posisi yang nyaman dengan pernyataan Budi Arie,” ujarnya.
Dari situ, Ahmad Ali kemudian mempertanyakan sejauh mana Budi Arie masih dapat disebut sebagai sosok yang loyal kepada Jokowi.
Ia menilai sejumlah langkah politik Budi Arie dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan adanya kepentingan politik tersendiri.
“Saya kira kalau melihat dinamika yang ada, sulit mengatakan Budi Arie sepenuhnya loyal kepada Pak Jokowi. Ada kepentingan politik yang sedang dia perjuangkan,” kata Ahmad Ali.
Ahmad Ali kemudian mengungkap dinamika lain yang menurutnya memperlihatkan arah manuver politik Budi Arie. Ia menyinggung wacana perubahan nama dan logo Projo yang sempat mencuat.
Menurut Ahmad Ali, gagasan tersebut muncul ketika Budi Arie disebut berupaya bergabung dengan Partai Gerindra. Namun, upaya itu disebut tidak terealisasi.
“Ketika keinginan untuk masuk Gerindra tidak terwujud, kemudian muncul gagasan lain. Ada pula pembicaraan soal PSI, tetapi di PSI sendiri tidak pernah ada pembahasan untuk menerima yang bersangkutan,” ujarnya.
Ahmad Ali menilai rangkaian dinamika tersebut patut dilihat sebagai bagian dari agenda politik Budi Arie, bukan sebagai kepentingan Jokowi.
Ia mengingatkan agar kepentingan personal tidak kemudian dibawa ke dalam hubungan politik Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Jangan sampai agenda pribadi justru menyeret nama Pak Jokowi dan membuat hubungan yang sudah baik dengan Pak Prabowo menjadi terganggu,” katanya.
Selain wacana percepatan Pemilu 2029, Ahmad Ali juga menyinggung pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan dirinya menjadi Sekretaris Jenderal PSI, sementara Jokowi disebut akan menduduki posisi Ketua Umum.
Ahmad Ali menegaskan, skenario tersebut tidak pernah dibahas dalam internal PSI.
“Itu tidak pernah menjadi pembahasan di internal PSI. Jadi kalau kemudian ada yang menyampaikan seolah-olah sudah ada keputusan atau agenda partai, itu sama sekali tidak pernah kami bicarakan,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan peluang Budi Arie menduduki jabatan Sekjen PSI karena yang bersangkutan disebut bukan kader partai.
“Budi Arie bukan anggota PSI. Karena itu, dari mana dasar untuk kemudian dia menjadi Sekjen? PSI memiliki banyak kader yang punya kemampuan dan pengalaman untuk mengisi posisi tersebut,” ujarnya.
Ahmad Ali juga menilai tidak ada kebutuhan bagi PSI untuk mengganti Ketua Umum maupun Sekretaris Jenderal. Ia menyebut partai tersebut justru tengah menunjukkan pertumbuhan.
Ia merujuk pada hasil survei yang menurutnya menunjukkan pergerakan elektabilitas PSI dari kisaran satu persen menjadi sekitar empat persen lebih.
“Kalau partai sedang tumbuh, apa urgensinya mengganti kepemimpinan? Elektabilitas yang sebelumnya sekitar satu persen sekarang sudah bergerak ke empat koma sekian,” katanya.
Menurut Ahmad Ali, perubahan struktur kepemimpinan PSI sepenuhnya merupakan kewenangan internal partai dan tidak dapat ditentukan oleh pihak luar.
Di tengah polemik tersebut, Ahmad Ali menegaskan PSI memilih fokus menjaga pemerintahan agar tetap kuat. Ia juga melihat hubungan Jokowi dan Prabowo saat ini berjalan baik.
“Kita bisa melihat sendiri kebersamaan Pak Jokowi dan Pak Prabowo pada peringatan 17 Agustus kemarin. Hubungan keduanya saya lihat baik-baik saja,” ujarnya.
Karena itu, Ahmad Ali meminta tidak ada pihak yang membawa agenda politik dari luar yang berpotensi mengganggu PSI maupun hubungan Jokowi dengan Prabowo.
“Di PSI tidak pernah ada pembahasan mengenai skenario itu. Kami justru sedang memikirkan bagaimana pemerintahan ini bisa semakin kuat dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Ahmad Ali kembali menegaskan bahwa wacana percepatan Pemilu 2029 yang disampaikan Budi Arie bukan merupakan keputusan resmi PSI ataupun sikap Jokowi.
Menurutnya, pernyataan tersebut sebaiknya ditempatkan sebagai pandangan personal Budi Arie di tengah dinamika politik yang berkembang.
“Jadi jangan dibawa ke mana-mana. Saya melihat itu sebagai pernyataan pribadi, bahkan bisa saja lahir dari kekecewaan atau frustrasi seseorang,” pungkas Ahmad Ali.*
