JAKARTA, CS – Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usulan tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR RI dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mengatakan berdasarkan hasil rekapitulasi dokumen yang diterima pimpinan DPR, terdapat 120 anggota dewan yang memberikan dukungan terhadap usulan tersebut.
Jumlah itu berasal dari delapan fraksi dengan rincian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 28 anggota, NasDem 19 anggota, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 18 anggota, dan Partai Demokrat 18 anggota.
Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan menyumbang 14 anggota, Partai Golkar 11 anggota, Partai Gerindra 11 anggota, serta Partai Amanat Nasional (PAN) satu anggota.
“Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” ujar Saan.
Menurut Saan, jumlah tersebut telah memenuhi persyaratan pengajuan HMP sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menjelaskan, usulan tersebut akan dibawa ke rapat pimpinan DPR untuk selanjutnya dibahas dalam Badan Musyawarah (Bamus) sebelum memasuki tahapan berikutnya.
“Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
Adapun substansi usulan HMP berkaitan dengan polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka, khususnya dugaan bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Para pengusul mendasarkan langkah tersebut pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 serta ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam ketentuan tersebut, DPR memiliki hak menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum maupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Meski demikian, pengajuan HMP tidak serta-merta membuat jabatan Wakil Presiden kosong atau berarti proses pemakzulan telah disetujui.
Usulan tersebut masih harus melalui tahapan pembahasan dan pengambilan keputusan di DPR sesuai mekanisme yang berlaku.
Apabila DPR nantinya menyatakan pendapat terkait dugaan pelanggaran oleh Wakil Presiden, proses pemberhentian juga harus mengikuti mekanisme konstitusional, termasuk pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi dan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Sementara itu, berdasarkan agenda DPR RI, pengumuman usulan penggunaan hak anggota DPR tersebut dijadwalkan dibahas dalam rapat paripurna, Kamis (12/11/2026).
Pengajuan HMP ini menjadi perkembangan baru dalam polemik ijazah Gibran sekaligus membuka proses politik dan konstitusional di parlemen terkait pemenuhan persyaratan jabatan Wakil Presiden. *
