PALU, CS – Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung adanya pihak-pihak yang berupaya membeli pengaruh pejabat negara, mulai dari menteri, jenderal hingga presiden.
Ia menegaskan tidak akan gentar menghadapi tekanan dalam menjalankan komitmennya menjaga kepentingan bangsa dan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat pembukaan Tanwir dan Milad Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Sabtu (14/11/2026).
Di hadapan warga Muhammadiyah, Prabowo mengungkapkan bahwa sejak awal pengabdiannya sebagai prajurit TNI, dirinya telah berkomitmen menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Ia mengatakan, pengalamannya sebagai tentara mengajarkan pentingnya persatuan, gotong royong, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam membangun bangsa.
Dalam pidatonya, Prabowo kemudian menyinggung berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan pemerintahan, termasuk adanya pihak-pihak yang menurutnya berupaya memengaruhi pejabat negara.
“Menteri dibeli, jenderal dibeli, presiden mau dibeli. Kalau saya tidak patuh, mereka akan goyang saya, demo saya, mau bikin kerusuhan. Disangka saya gentar, saya tidak akan gentar,” tegas Prabowo.
Presiden menyatakan tidak akan mundur menghadapi berbagai tekanan tersebut. Ia menegaskan komitmennya untuk tetap setia pada sumpah pengabdian kepada negara dan rakyat Indonesia.
Prabowo juga menyebut dukungan berbagai elemen masyarakat, termasuk Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, petani, nelayan, dan seluruh rakyat Indonesia, sebagai bagian dari kekuatan dalam menjaga kepentingan bangsa.
Selain persoalan integritas pejabat negara, Prabowo turut menyoroti pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Ia menilai sumber daya alam yang melimpah seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan mineral dan berbagai sumber daya yang dibutuhkan dunia. Namun, ia menyayangkan apabila keuntungan dari pengelolaan sumber daya tersebut justru dibawa ke luar negeri.
Prabowo juga menyinggung pemberian berbagai fasilitas dan perizinan usaha, seperti Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Hutan Tanaman Industri (HTI).
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memperbaiki sistem yang dinilai keliru agar kekayaan bumi Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat.
“Apa yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, dan rakyat menikmati kekayaan bumi kita,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengedepankan kerja sama dan meninggalkan kepentingan kelompok. Menurutnya, negara yang berhasil adalah negara yang seluruh unsur pemimpinnya mampu bekerja sama meskipun memiliki latar belakang dan pandangan berbeda. *
