PALU, CS – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Wagub Sulteng), dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, melakukan audiensi di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Kedatangan Wagub Sulteng disambut dengan ramah oleh Menteri Investasi, Rosan Perkasa Roeslani, serta pejabat dari Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan.
Audiensi ini juga dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka.
Tujuan utama dari audiensi ini adalah untuk mendorong optimalisasi investasi di kawasan industri smelter dan memperkuat kerjasama dengan pemerintah pusat guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil nikel.
Kegiatan audiensi ini merupakan inisiatif dari tiga provinsi dengan cadangan nikel terbesar di Indonesia, yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.
Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani dan pejabat dari Kemenkeu menyambut baik langkah yang diambil oleh tiga provinsi tersebut dalam meningkatkan PAD dari industri nikel yang telah terhilirisasi dan memiliki potensi besar.
Menteri Roeslani menegaskan pentingnya agar ketiga provinsi segera menyerahkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang akan menjadi acuan dalam pembahasan bersama kementerian terkait.
Selain itu, terkait dengan DBH, pihak Kemenkeu memastikan bahwa penyaluran DBH ke daerah penghasil nikel akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak akan ditunda.
Menanggapi hal tersebut, Wagub dr. Reny A. Lamadjido mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan dan berbagai masukan yang diberikan oleh kementerian.
Ia juga menginformasikan bahwa Pemprov Sulteng telah menyelesaikan dokumen RKAB Sulteng untuk segera dibahas lebih lanjut dengan kementerian terkait.
Selain itu, Wagub juga menekankan bahwa potensi pendapatan daerah tidak hanya berasal dari hilirisasi nikel, tetapi juga dari sektor pajak lainnya seperti pajak air permukaan, pajak alat berat, dan pajak bahan bakar minyak. Semua sektor ini diyakini akan memberikan kontribusi besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulteng.
“Hilirisasi adalah langkah besar untuk meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung visi besar Indonesia Emas,” pungkasnya.
Wagub dr. Reny Lamadjido didampingi oleh perangkat daerah Provinsi Sulteng, di antaranya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).
Editor : Yamin
