PALU, CS – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Wagub Sulteng), Reny A. Lamadjido, menegaskan kepada seluruh perangkat daerah wajib agar bersikap kooperatif dan terbuka selama pelaksanaan pemeriksaan terinci Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang berlangsung mulai 14 Oktober hingga 22 November 2025.
Penegasan tersebut disampaikan Wagub Reny saat Entry Meeting Pemeriksaan Terinci BPK RI yang digelar di ruang kerjanya, Selasa (14/10/2025).
Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan BPK bukan sekadar proses audit rutin, melainkan bagian dari kolaborasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah.
“Kita harus terbuka dan jujur dalam menyampaikan data. Dengan begitu, hasil pemeriksaan bisa menjadi dasar perbaikan kebijakan untuk kemajuan Sulawesi Tengah,” tegas Wagub Reny.
Ia berharap hasil pemeriksaan terinci BPK RI dapat membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menemukan akar persoalan dan memperbaiki sistem pengelolaan pembangunan di daerah.
Tim BPK RI menjelaskan, pemeriksaan terinci kali ini mencakup dua fokus utama, yakni pemeriksaan kepatuhan lingkungan dan pemeriksaan kinerja pemerintah daerah dalam bidang ketahanan pangan.
Farid, salah satu anggota tim pemeriksa, menjelaskan bahwa pemeriksaan lingkungan dilakukan untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya pada program prioritas penguatan kelembagaan, tata ruang, dan pengendalian pencemaran lingkungan.
“Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pertambangan, pembinaan kawasan hutan, serta penegakan hukum kehutanan dengan rentang waktu evaluasi dari tahun 2020 hingga triwulan III tahun 2025,” ujarnya.
Selain itu, tim BPK juga akan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah daerah, termasuk Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, Morowali, dan Morowali Utara, untuk menelusuri pelaksanaan program di lapangan.
Sementara untuk bidang ketahanan pangan, pemeriksaan difokuskan pada kesiapan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat sistem produksi dan distribusi pangan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan, Muhammad Neng, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Nelson Metubun, Kepala Bappeda Provinsi Sulteng, Christina Shandra Tobondo, serta sejumlah perwakilan perangkat daerah terkait.
Editor: Yamin
