PALU, CS – Wakil Ketua I DPRD Kota Palu, Muchlis U. Aca, menyerap aspirasi warga Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, pada agenda Kunjungan Kerja Daerah (Kunker Dapil) Catur Wulan III Masa Persidangan 2025, Minggu (30/11/2025) malam.
Dalam kegiatan tersebut, Muchlis menghadirkan perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Sosial, dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) untuk mendampingi, karena tiga instansi itu dinilai paling sering berkaitan dengan permintaan masyarakat dalam setiap penyampaian aspirasi.
“Rangkaian kunjungan dapil ini mirip dengan reses,” ujarnya.
Muchlis menegaskan bahwa pertemuan itu penting, sebagai ruang bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan secara langsung kepada wakil rakyat. Ia juga membuka kanal komunikasi alternatif.
“Kalau sama saya tidak perlu ketemu langsung, bisa lewat WhatsApp,” katanya.
Dalam sesi tanya jawab, warga menyampaikan beragam persoalan mulai dari layanan sampah, infrastruktur hingga bantuan sosial.
Rukaiyah, warga lorong PDAM, mengeluhkan pembayaran retribusi sampah yang tidak sebanding dengan kualitas layanan.
“Kami membayar tiap bulan, tapi kadang sampah tidak diangkut,” ucapnya.
Ia juga menyoroti kondisi drainase yang buruk dan jalan berlubang di wilayahnya.
Keluhan serupa disampaikan warga lainnya, termasuk soal jalan rusak yang menyebabkan genangan air saat hujan.
Suwarni, warga Jalan Lembana, meminta adanya pangkalan gas di wilayah setempat. Selama ini warga membeli elpiji di luar daerah dengan harga mencapai Rp 40 ribu per tabung.
Lampu jalan yang minim serta jadwal pengangkutan sampah yang tidak teratur turut dikeluhkan.
Warga juga menyinggung belum adanya penyelesaian masalah drainase di kawasan PDAM yang bermuara ke Jalan Sungai Manonda. Selain itu, sarana ibadah seperti masjid di Lorong Taipa Dale masih mengandalkan swadaya dan sangat membutuhkan dukungan pemerintah.
Tokoh masyarakat Kelurahan Pengawu, Fazrin M. Nasir, mempertanyakan belum terealisasinya pengadaan lampu jalan meski sudah empat kali diusulkan.
Ia juga menyoroti kondisi Jalan Jabal Nur yang menjadi akses menuju masjid.
Tentang bantuan sosial juga muncul. Warga menyebut ada penerima bantuan yang telah meninggal namun identitasnya masih terdaftar.
“Harusnya pemerintah tetap memberikan, karena almarhum masih memiliki keluarga,” kata Fazrin.
Menanggapi usulan warga, Muchlis menjelaskan bahwa penambahan pangkalan gas masih dalam proses, dan belum ada pembukaan titik baru kecuali jika ada pangkalan yang tutup.
Terkait usulan infrastruktur, ia memastikan seluruh aspirasi yang sama juga sudah disampaikan saat masa Reses beberapa waktu lau, dan sudah diinput dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Keluar keputusan presiden ada efisiensi anggaran. Semoga 2026 aspirasi yang diajukan bisa terealisasi,” ujarnya.
Perwakilan Dinas PU menyampaikan bahwa usulan pembangunan tanggul di Jalan Sungai Manonda terkendala status lahan warga, tetapi pihaknya tetap berupaya melakukan komunikasi dengan pemilik lahan.
Soal sampah, Muchlis menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) saat ini kekurangan armada karena beberapa kendaraan rusak.
DLH mengajukan pengadaan 22 unit mobil sampah, namun terhambat efisiensi anggaran.
“Syukurnya PT CPM melalui dana CSR siap membantu pengadaan beberapa unit secara bertahap,” katanya.
Dinas Perkim menanggapi persoalan drainase dan lampu jalan. Mereka memastikan stok lampu tersedia, namun pemasangan terkendala ketersediaan tiang. Lampu tidak dapat dipasang pada tiang milik swasta seperti profeder dan PLN.
Perwakilan Dinas Sosial, Sarfan, menegaskan bahwa bantuan beras tidak sepenuhnya didistribusikan oleh Dinas Sosial, melainkan Dinas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan Bulog.
Terkait data penerima yang masih mencantumkan warga meninggal dipengaruhi lambatnya proses pemutakhiran dari tingkat kelurahan hingga Dukcapil.
Muchlis menutup kegiatan dengan memastikan seluruh aspirasi akan diprioritaskan sesuai kondisi anggaran.
“Tidak semua bisa diakomodir karena ada efisiensi anggaran. Hal-hal yang masuk kategori prioritas yang akan kami dahulukan,” tegasnya.
Editor: Yamin
