BANGGAI,CS – Dinas Sosial Kabupaten Banggai terus memantapkan data dan akurasi melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan petugas pendataan dalam pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta penggunaan aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial-Next Generation (SIKS-NG).

Langkah ini sebagai bentuk Komitmen pemerintah daerah di kepemimpinan Bupati Ir Amirudin dan Wakilnya Drs Furqanuddin Masulili, yang harus diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi peningkatan kapasitas DTSEN dan bimbingan teknis aplikasi SIKS-NG untuk wilayah Kecamatan Batui dan Batui Selatan yang dipusatkan di Desa Sinorang, Kecamatan Batui Selatan.

Dibawah arahan Kepala Dinas Sosial, Hariadi Bola, S.H., bersama Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Ronal Rizal Pudje, S.STP., M.M, rangkaian sosialisasi yang sebelumnya telah dilaksanakan di Kecamatan Lamala, Mantoh, Balantak, Balantak Utara, Balantak Selatan, Bunta, Simpang Raya, Nuhon, dan Bualemo.

Kegiatan ini melibatkan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta operator SIKSNG tingkat desa dan kelurahan.

Pelaksanaan secara berkelanjutan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman petugas sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan data sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Banggai.

Usai mendengarkan dengan sambutan Camat Batui Selatan, Faidil Akbar Dg. Pasau, Kadis Sosial Banggai Hariadi Bola, dalam arahannya menyampaikan bahwa pemerintah desa dan operator memiliki tanggung jawab penting.

Dalam arahannya, Hariadi Bola menegaskan bahwa Pemerintah desa dan operator pendataan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan informasi mengenai kondisi masyarakat agar tersampaikan secara benar, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, pemahaman terhadap DTSEN dan SIKS-NG tidak boleh dianggap sekadar urusan administrasi. Data tersebut berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung perencanaan serta pelaksanaan program perlindungan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, pemerintah desa dan operator diharapkan aktif memperbarui informasi, memeriksa kesesuaian data, serta berkoordinasi dengan pendamping sosial dan perangkat daerah terkait apabila ditemukan perubahan kondisi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai sedang mempersiapkan pembentukan Tim Terpadu untuk penanganan penyelenggaraan urusan sosial dari tingkat dusun hingga kabupaten.

Upaya ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi, memperjelas peran para pihak, dan meningkatkan respons terhadap berbagai persoalan sosial yang ditemukan di masyarakat.

Dalam kesempatan itu pula, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Ronal Rizal Pudje, menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan DTSEN sebagai bagian dari upaya pemerintah membangun tata kelola data sosial ekonomi yang terpadu.

Dijelaskannya, pengelolaan data yang baik memerlukan keterlibatan aktif seluruh unsur terkait. Pemerintah desa, operator, pendamping sosial, dan perangkat daerah perlu memastikan bahwa informasi yang dikelola sesuai dengan kondisi masyarakat serta diperbarui melalui mekanisme yang berlaku.

Penguatan sosialisasi juga disampaikan perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banggai, Indra Prasetyo Wibowo. Kepada peserta ia memberikan penguatan mengenai data sosial ekonomi dan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari sistem pendataan nasional.

Sementara itu, Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan, Sofly Octavia Kotambunan, menyampaikan materi mengenai kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK).

Dalam materinya, ia menekankan pentingnya kesesuaian data agar proses administrasi kepesertaan dan pelayanan jaminan kesehatan dapat berjalan sesuai ketentuan.

Dari sektor ketenagakerjaan, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Hamrul Ilyas, memaparkan materi mengenai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah (BPU),

termasuk pekerja rentan.

Dalam pemaparannya ia menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai menganggarkan pembiayaan kepesertaan bagi kurang lebih 37.000 tenaga kerja rentan melalui skema bantuan iuran sesuai program yang ditetapkan.

Terkait soal data kependudukan, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, Hasanudin Baadi, S.H., menjelaskan pentingnya kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta pembaruan data ketika terjadi perubahan domisili maupun ketika penduduk meninggal dunia.

Katanya, pembaruan data kependudukan menjadi hal penting karena ketidaksesuaian informasi dapat memengaruhi proses administrasi dan pemutakhiran data yang berkaitan dengan pelayanan publik maupun program bantuan sosial.

Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan operator harus diperkuat menyangkut persoalan data untuk meningkatkan keterampilan teknis peserta.

Selanjutnya peserta mendapatkan bimbingan teknis penggunaan aplikasi SIKS-NG yang disampaikan oleh operator tingkat kabupaten, Auli Rahman, S.P.

Melalui sesi ini, para operator desa dan kelurahan diharapkan semakin memahami pengelolaan data melalui aplikasi serta mampu berkoordinasi dengan pihak terkait ketika menghadapi kendala dalam proses pemutakhiran data.

Kegiatan juga berlangsung interaktif melalui diskusi dan tanya jawab antara peserta, Kepala Dinas Sosial, dan seluruh pemateri. Berbagai persoalan terkait data kemiskinan, DTSEN, kepesertaan jaminan sosial, administrasi kependudukan, serta kendala teknis penggunaan SIKSNG dibahas bersama untuk mencari pemahaman dan solusi sesuai kewenangan masingmasing.

Forum ini memperlihatkan bahwa persoalan data sosial tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja.

Dibutuhkan sinergi lintas perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, BPS, BPJS, serta para pendamping sosial agar data yang digunakan semakin akurat dan dapat

Data Akurat, Pelayanan Sosial Lebih Tepat Sasaran

Melalui kegiatan di Desa Sinorang, Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas Sosial kembali menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data sosial ekonomi.

Keterlibatan aktif pemerintah desa dan operator menjadi bagian penting dalam memastikan informasi masyarakat dapat dikelola dengan baik dan diperbarui sesuai mekanisme yang berlaku.

Bupati dan Wakil Bupati Banggai terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar kebijakan dan program sosial dapat dilaksanakan berdasarkan data yang semakin berkualitas.

Data bukan sekadar angka dalam sistem administrasi. Di balik setiap data terdapat kondisi kehidupan masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Karena itu, ketelitian dalam pendataan, keseriusan dalam pemutakhiran, dan tanggung jawab setiap pihak menjadi kunci untuk memperkuat pelayanan sosial serta mendukung penanganan kemiskinan yang lebih tepat sasaran di Kabupaten Banggai.**

Editor: Amlin