PALU, CS – Lima rancangan peraturan daerah (Ranperda) dari Provinsi Sulawesi Tengah dan sejumlah kabupaten di wilayah tersebut dibahas dalam rapat analisis dan evaluasi dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), Rabu (11/11/2026).
Pembahasan tersebut mencakup Ranperda tentang bantuan hukum, kawasan tanpa rokok, perlindungan tenaga kerja rentan sektor informal hingga pencegahan perkawinan usia anak.
Rapat Penyampaian Analisis dan Evaluasi Ranperda dari Perspektif HAM itu berlangsung di RM Raja Kuring, Jalan Sultan Hasanuddin, Palu, dan dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak.
Adapun lima Ranperda yang menjadi objek analisis dan evaluasi meliputi:
- Ranperda Provinsi Sulawesi Tengah tentang Bantuan Hukum.
- Ranperda Kabupaten Morowali tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Ranperda Kabupaten Morowali tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja bagi Pekerja Rentan Sektor Informal.
- Ranperda Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.
- Ranperda Kabupaten Morowali Utara tentang Bantuan Hukum.
Analisis dan evaluasi dilakukan dengan melihat kesesuaian substansi masing-masing rancangan regulasi terhadap prinsip-prinsip HAM. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan setiap produk hukum daerah memperhatikan hak, kepentingan, serta perlindungan masyarakat.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Sitti Rahmawati, serta dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait.
Anggota Komisi I DPRD Sulteng, Mahfud Masuara, yang hadir mewakili Ketua DPRD Sulteng, mengatakan perspektif HAM harus menjadi perhatian dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah.
“Setiap Ranperda harus dikaji secara mendalam, tidak hanya dari aspek yuridis dan substansi, tetapi juga dari perspektif HAM. Jangan sampai ada aturan yang justru membatasi hak masyarakat atau menimbulkan diskriminasi,” ujar Mahfud.
Menurutnya, setiap ketentuan dalam regulasi daerah harus dirumuskan dengan memperhatikan prinsip perlindungan dan kesetaraan hak masyarakat.
Melalui analisis dan evaluasi tersebut, berbagai masukan diharapkan menjadi bahan penyempurnaan sebelum Ranperda memasuki tahapan penetapan.
Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di daerah. *
