PALU, CS – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan bahwa persatuan Indonesia tidak cukup hanya dibangun melalui semangat kebangsaan. Ada tiga dimensi mendasar yang harus terus diperkuat, yakni sosial-budaya, ekonomi, dan politik.

Pesan tersebut disampaikan Haedar saat memberikan sambutan dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Acara tersebut dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Menurut Haedar, menjaga persatuan bangsa merupakan pekerjaan yang tidak pernah selesai. Indonesia memiliki sejarah panjang menghadapi berbagai upaya perpecahan, mulai dari politik adu domba pada masa kolonial hingga berbagai tantangan setelah kemerdekaan.

Meski demikian, Indonesia tetap mampu mempertahankan keutuhannya sebagai bangsa yang majemuk.

Haedar menilai, kekuatan tersebut harus terus dirawat melalui kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat agar perbedaan tidak berkembang menjadi sumber konflik.

“Ini kekuatan Indonesia,” tegas Haedar.

Ia kemudian menjelaskan tiga dimensi yang harus menjadi perhatian bersama dalam menjaga persatuan nasional.

Dimensi Sosial-Budaya: Merawat Keberagaman

Dimensi pertama adalah sosial-budaya. Haedar menekankan bahwa Indonesia dibangun di atas keberagaman suku, ras, golongan, agama, hingga orientasi politik.

Karena itu, perbedaan harus dikelola dengan semangat toleransi dan kesediaan untuk hidup berdampingan. Kebersamaan sosial-budaya menjadi modal penting dalam menjaga keutuhan sekaligus memperkuat identitas bangsa.

Menurutnya, persatuan tidak akan tumbuh apabila masyarakat kehilangan kesediaan untuk menerima perbedaan.

“Tanpa kebersamaan secara sosial-budaya, kita tidak mungkin kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh,” ujarnya.

Dimensi Ekonomi: Menolak Ketimpangan dan Oligarki

Dimensi kedua berkaitan dengan keadilan ekonomi. Haedar mengingatkan bahwa persatuan nasional akan sulit diwujudkan apabila kesenjangan sosial terus melebar dan kekayaan negara hanya terkonsentrasi pada segelintir kelompok.

Ia menilai, konsentrasi kekayaan tersebut berpotensi melahirkan oligarki ekonomi yang menghambat pemerataan kesejahteraan.

Haedar mengutip pesan Al-Qur’an agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya. Prinsip tersebut, menurutnya, sejalan dengan semangat Pasal 33 dan 34 UUD 1945 yang mengamanatkan pengelolaan perekonomian dan kesejahteraan sosial untuk kepentingan rakyat.

Mengutip pemikiran Bung Hatta, Haedar menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 mengandung semangat politik kemakmuran bersama, bukan individualisme maupun kapitalisme yang rakus.

Ia juga menyinggung pandangan Presiden Prabowo mengenai pentingnya menjaga kekuatan ekonomi nasional agar Indonesia tidak terus bergantung kepada pihak asing.

Haedar mendorong reformasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya, sumber daya dan sektor ekonomi strategis harus berada dalam penguasaan negara sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata.

Muhammadiyah, lanjutnya, akan memberikan apresiasi apabila pengelolaan sumber daya tersebut didistribusikan kepada pengusaha nasional yang memiliki komitmen terhadap cita-cita kebangsaan.

Dimensi Politik: Mengingatkan Bahaya Oligarki Kekuasaan

Dimensi ketiga adalah politik. Haedar mengingatkan bahwa oligarki politik dan ambisi kekuasaan yang berlebihan dapat merusak persatuan serta membuat kehidupan berbangsa rentan mengalami perpecahan.

Menurutnya, demokrasi Indonesia tidak boleh sekadar menjadi ruang perebutan kekuasaan. Praktik demokrasi harus tetap berlandaskan nilai agama, kebudayaan luhur bangsa, dan Pancasila, terutama sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Ia menilai, kebijaksanaan harus menjadi landasan dalam setiap praktik politik, bukan sekadar formalitas dalam sistem demokrasi.

“Tidak mungkin demokrasi politik kita hidup di tengah keberagaman dan cita-cita luhur bangsa jika kita kehilangan hikmah kebijaksanaan dalam berpolitik,” tandasnya.

Haedar juga mengingatkan bahwa kerakusan dan ketamakan dalam mengejar kekuasaan dapat menjadi sumber kerusakan kehidupan masyarakat dan bangsa.

“Kalau ada sekelompok apa pun yang ingin menguasai politik Indonesia, yang kategorinya lapar politik, maka rusaklah persatuan,” tegasnya.

Haedar Apresiasi Komitmen Prabowo

Dalam kesempatan tersebut, Haedar turut menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam memperjuangkan kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, memajukan pendidikan, serta menegakkan konstitusi.

Ia menegaskan bahwa hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah merupakan hubungan institusional, bukan personal. Hubungan tersebut dibangun atas semangat kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, tanpa mengabaikan prinsip organisasi.

“Kami tidak terbiasa untuk memuji kalau tidak realitas itu yang terjadi,” kata Haedar.

Di hadapan Presiden, Haedar juga memaparkan perkembangan Muhammadiyah yang kini memasuki usia 114 tahun. Organisasi tersebut memiliki 165 perguruan tinggi, termasuk 24 fakultas kedokteran, 130 rumah sakit, 360 klinik, hampir 8.000 sekolah dasar dan menengah, serta 20.000 Taman Kanak-Kanak ‘Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA).

Muhammadiyah juga terus memperluas jangkauan dakwah dan pelayanan sosial hingga ke wilayah yang belum banyak tersentuh pembangunan, termasuk kawasan masyarakat suku Bajo dan Papua.

Pada kesempatan yang sama, Haedar mengumumkan rencana penyelenggaraan Muktamar ke-49 Muhammadiyah pada 18–21 November 2027 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Menutup sambutannya, Haedar menyampaikan doa agar Presiden Prabowo senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dalam menjalankan amanah kepemimpinan nasional.

“Kami selalu membersamai Bapak, mendoakan kesehatan Bapak, dan tetap dilindungi Allah untuk memimpin Indonesia menjadi Indonesia Raya yang diberkahi Allah,” pungkasnya.*