Sukses Turunkan Stunting Harus Hilangkan Ego Sektoral

TOUNA, CS – Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Unauna (Touna) menggelar Konsolidasi dan Rekonsiliasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kabupaten Touna, di Salah satu Cafe di Ampana.

Hadir mewakili Bupati, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Touna Nawatsara Panjili,  mengungkapkan bahwa di Tahun 2030, Indonesia akan memiliki 64 persen masyarakat yang berusia produktif (16-64 tahun) disertai kondisi genting akan narkoba stunting.

Bacaan Lainnya
Baca Juga :  Di Pelantikan DPAC Demokrat se Kabupaten Morowali, Anwar Hafid Katakan Cinta

“Secara nasional kita dihadapkan pada kondisi negara yang rawan narkoba dan stunting. Menjadi catatan penting kita harus bekerja dengan semangat, giat, dan tekun untuk sama-sama mengantarkan negeri kita agar bisa lepas dari stunting” ujarnya saat membuka kegiatan, Jumat 15 Juli 2022.

Lebih lanjut Nawatsara menuturkan, bahwa setiap lembaga yang terlibat harus menghilangkan ego sektoral agar konvergensi menurunkan stunting berhasil dan menempatkan stunting sebagai prioritas utama dalam program pembangunan daerah.

“Percepatan penurunan stunting membutuhkan keterlibatan Penta helix seluruh pihak baik dari unsur pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media dari tingkat pusat hingga desa/kelurahan. Agar sukses egonya harus dihilangkan,” ujarnya.

Baca Juga :  Sehari, Dua Kabupaten di Sulteng dan Sulbar Diguncang Gempa

“Anak-anak bangsa adalah bagian dari masa kini dan masa depan. Sekarang kita rawat mereka karena di masa depan, mereka yang akan merawat kita dan bangsa ini”, sambungnya.

Sejalan dengan itu, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulteng Irmawati, menuturkan bahwa kita harus bekerja ekstra untuk mencapai angka stunting 14 persen, agar kedepan SDM Sulteng tidak dihantui stunting.

“Ini target yang tidak bisa dihindari. Paling tidak setiap tahun hingga 2024 harus turun sekitar 5 persen dari kondisi 29.7 persen data 2021,” ujarnya.

Dihadapan hadirin anggota TPPS diantaranya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Perencanaan Sosial Bappeda, SATGAS PPS, serta Penyuluh KB dan Tim Pendamping Keluarga Touna. **

Pos terkait