SULTENG, CS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) rapat dalam pengambilan langkah mengantisipasi antrian panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU, sekaligus memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran.
Rapat tersebut dilaksanakan di Kantor Gubernur, Senin 19 September 2022, dipimpin Gubernur, H. Rusdy Mastur, dihadiri Kapolda Sulteng, Irjen Pol , Drs. Rudi Sufahriadi, Kabinda Kolonel Inf. Arman Dahlan, Pj. Sekda Provinsi , Kaban Kesbangpol, Kadis Perhubungan Karo Ekonomi, Kepala Sam Ritail Sultengbar PT. Pertamina, Fahri Rizal Hasibuan dan Hiswana Migas.
Pada Kesempatan Itu Gubernur menyampaikan rasa syukur didatangi Organda untuk Meminta penjelasan maraknya antrian BBM jenis solar di setiap SBPU. Karena menurut Gubernur, antiran panjang di SPBU terjadi hanya di Sulteng.
“Mungkin ada yang bermasalah dalam pemanfaatan BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran?,” tanya gubernur.
Sementara, Ketua Organda Provinsi Sulteng, Ramlan menyampaikan permohonan agar kondisi antrian panjang truk dan bus armada angkutan umum sangat menyusahkan anggota Organda saat ini.
Selain itu, Ramlah juga berharap, pemerintah memberi kebijakan untuk keringanan pembayaran pajak STNK mobil angkutan umum yang tergabung dalam Organda.
Kepala Sam Ritail Sultengbar PT. Pertamina, Fahri Rizal Hasibuan menyampaikan, atas analisasa PT. Pertamina dan Kabareskrim Polda Sulteng, bahwa Sulteng masuk daerah suspek area penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Dalam waktu dekat Bareskrim Polri akan turun ke Sulteng untuk melihat secara langsung bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi,” terangnya.
Selanjutnya Fahri Rizal Hasibuan, meminta Gubernur agar dapat membuat surat permintaan penambahan kuota BBM di Sulteng.
Menanggapi hal itu, Kapolda Sulteng menyampaikan, akan melakukan pemetaan masalah yang terjadi, dan mengharapkan kerjasama Kabinda dan Pemda untuk selanjutnya akan dilakukan penindakan jika terbukti terjadi penyalagunaan BBM bersubsidi.
Kabinda Sulteng mengatakan, dengan adanya perbedaan harga BBM Solar bersubsidi dan BBM Industri, membuat pihak-pihak melakukan tindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi dan tidak tepat sasaran dan disalahgunakan, banyak pihak-pihak melakukan kegiatan usaha memanfaatkan BBM Solar yang tidak sesuai dengan sasarannya, dengan menyalahgunakan ketimpangan harga normal.
Ata hal tersebut, Gubernur Sulteng mengambil kesimpulan untuk mengatasi terjadinya masalah yang ada, antara Lain :
- Mendukung upaya yang akan dilakukan Kapolda untuk pelaksanaan pemetaan kepada masalah yang ada dan juga melakukan penindakan terhadap pelaku yang menyalahgunakan BBM bersubsidi.
- Akan membentuk Satgas pengawasan BBM bersubsidi tepat sasaran, terdiri dari Polri, TNI, Kabinda , Kajati dan Pemda Provinsi.
- Gubernur Sulteng meminta Sekda untuk melakukan kajian Hukum terkait dengan persetujuan pemutihan pembayaran STNK mobil Bus yang tergabung dengan Organda.
- Gubernur meminta Kadis Perhubungan untuk membuat kebijakan meningkat tarif angkutan antar kota di Sulteng.
- Gubernur akan mengusulkan kepada Menteri Keuangan dan PT. Pertamina untuk meningkatkan kuota BBM bersubsidi di Sulteng.
- Gubernur meminta kepada Ketua Organda untuk menyampaikan kepada seluruh anggota Organda, bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan sudah ditindaklanjuti dan sebagian akan dilakukan kajian ketentuan hukumnya. **
