PALU, CS – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid menegaskan bahwa kesiapan data dan lokasi menjadi faktor utama dalam mempercepat pembangunan perumahan bagi masyarakat di Sulteng.
Penegasan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP3KP) Wilayah Sulawesi di ruang kerjanya, Jumat (9/1/2026).
Audiensi yang dipimpin Kepala BP3KP Sulawesi II Recky Wolter Lahope itu membahas sinkronisasi program penyediaan perumahan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya untuk memastikan program nasional perumahan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya pengelolaan program perumahan yang berbasis data akurat, mulai dari jumlah kebutuhan, lokasi pembangunan, hingga kesiapan lahan.
Menurutnya, tanpa dukungan data yang jelas, pelaksanaan program berpotensi tidak efektif dan sulit dikawal bersama.
“Yang penting sekarang adalah kesiapan data dan lokasi. Kalau itu sudah jelas, kita bisa lanjutkan pembahasan dan koordinasikan langkah berikutnya,” ujar Anwar Hafid.
Selain itu, Gubernur mendorong penguatan koordinasi antara BP3KP, Pemerintah Provinsi Sulteng, serta pemerintah kabupaten dan kota.
Ia menilai sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menjawab kebutuhan perumahan masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.
“Pemerintah Provinsi Sulteng menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program penyediaan perumahan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pembangunan wilayah secara berkelanjutan,” tegas Gubernur.
Sementara itu, Kepala BP3KP Sulawesi II, Recky Wolter Lahope menyatakan kesiapan pihaknya untuk memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulteng. Dukungan tersebut meliputi perencanaan lokasi, kesiapan lahan, serta pemenuhan fasilitas pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program perumahan.
Audiensi juga membahas perlunya penataan dan pemusatan fungsi balai perumahan agar koordinasi teknis dan operasional dapat berjalan lebih optimal. Sejumlah rencana tindak lanjut disepakati untuk dibahas lebih lanjut melalui pertemuan teknis antara BP3KP dan perangkat daerah terkait.*
Editor: Yamin
