2.115 Petugas Pemilu Belum Terlindungi Jaminan Kesehatan, Wali Kota Palu Minta Dinsos Tindaklanjuti

PALU,CS – Sebanyak 2.115 penyelenggara Pemilu di Kota Palu dinyatakan belum tercover dan non aktif kepesertaan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

Jumlah itu berdasarkan hasil validasi data yang dilakukan BPJS Kesehatan Cabang Palu. Data ini dipresentasekan Kepala BPJS Cabang Palu, HS Rumondang Pakpahan di depan Wali Kota Palu Hadianto Rasyid, Kamis 1 Februari 2024 di Kantor Wali Kota Palu.

Berikut daftar hasil validasi terhadap KPPS. PPK dan PPS antara lain, 302 jiwa Petugas Pemilu belum tedaftar JKN, 472 jiwa petugas Pemilu terdaftar namun kondisi tidak aktif karena menunggak iuran dan 1.341 jiwa petugas Pemilu terdaftar JKKN namun dengan status non aktif dengan jumlah total sebanyak 2,115 jiwa.

Lalu berdasarkan data validasi KPPS KPU Kota Palu disebutkan sebanyak 291 belum terdaftar JKN,  PBPU mandiri menunggak sebanyak 454. Status menunggak pekerja badan usaha 14, terdaftar JKN status non aktif sebanyak 1299.  Aktif JKN sebanyak 5.408. NIK tidak valid (ekor 000) sebanyak 20 jiwa. NIK tidak valid (terdaftar Dukcapil dengan nama orang lain)sebanyak 18 jiwa. NIK tidak valid (tidak 16 digit)  sebanyak 1 orang dengan total jumlah 7.505 jiwa.

Kemudian hasil validasi data PPK, PPS KPU Kota Palu yakni, belum terdaftar JKN sebanyak 11, PBPU mandiri menunggak sebanyak 18 orang, terdaftar JKN status non aktif 42 orang, aktif JKN sebanyak 264 orang,.NIK tidak valid (ekor 000) sebanyak 5 orang dengan total 340 orang.

Terhadap data tersebut, HS Rumondang menjelaskan Pemerintah Kota Palu bisa mengintervensi dengan mengalihkan kepesertaan Pemilu yang belum terdaftar JKN maupun yang menunggak menjadi penerima bantuan iuran dari APBD Kota Palu.

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid mengaku baru mendapat laporan ini. Namun dia akan meminta Dinas Sosial (Dinso) Palu untuk dipelajarai dan ditindaklanjuti.

“Kenapa baru dilaporkan sekarang? Tapi ini akan kita tindak lanjuti secepatnya melalui dinas sosial,”demikian wali kota.

Dalam pertemuan itu, Ketua KPU Palu, Idrus bersama komisonoer divisi perencanaan data dan informasi M Musbah juga turut membersamai BPJS Kesehatan (TIM)