MOROWALI, CS – Aktivitas produksi nikel yang masif di Kabupaten Morowali, menyebabkan kualitas udara buruk di daerah tersebut. Tercatat 176 lebih cerobong asap yang aktif mengeluarkan asap hitam.
Hal itu disorot sebagai penyebab utama meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di wilayah kabupaten yang dijuluki negeri 1000 tambang itu.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, kasus ISPA di tahun 2024 mencapai 305.191 kasus, naik signifikan dari 262.160 kasus pada tahun 2023.
Kabupaten Morowali tercatat sebagai daerah dengan tingkat ISPA tertinggi, yakni 57.190 kasus, terutama di kawasan sekitar industri pemurnian nikel seperti Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP).
Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara sebagai sumber energi utama dituding menjadi pemicu utama pencemaran udara di kawasan tersebut.
“Ini membuktikan bahwa negara gagal menjamin kesehatan dan keselamatan warganya. Hingga kini, tidak ada langkah mitigasi dari pemerintah untuk mengatasi dampak produksi industri ini,” ungkap Aulia Hakim, pendiri Ruang Setara (RASERA) Project, Minggu (12/01/2025).
Menurut aktivis pegiat lingkungan itu, sebanyak tiga unit PLTU dengan total kapasitas 1.180 MW beroperasi di kawasan IMIP hingga 2023. Asap hitam dan debu dari cerobong PLTU diyakini mencemari udara dan menyebabkan penyakit pernapasan serta kulit di kalangan masyarakat setempat. Limbah Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dari PLTU juga dituding menjadi ancaman serius bagi kesehatan warga.
“Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, disebutkan bahwa 59% potensi energi baru terbarukan (EBT) akan dikembangkan. Namun, pemerintah tetap mengizinkan pembangunan PLTU di area perusahaan. Ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pemodal, bukan rakyat,” tegas Aulia.
Ia juga mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang terus mempromosikan hilirisasi nikel dengan dalih ketahanan energi, termasuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, hilirisasi nikel yang digadang-gadang sebagai solusi energi masa depan justru mengorbankan kesehatan para pekerja dan masyarakat sekitar tanpa jaminan perlindungan dari negara.
Aulia mendesak Presiden Prabowo, Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, dan Bupati Morowali untuk bertanggung jawab atas dampak buruk yang dialami masyarakat di kawasan industri nikel tersebut.
“Negara harus memastikan transisi energi yang adil dan menghentikan ketergantungan pada energi fosil yang mematikan,” pungkasnya. *