PALU, CS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) memastikan kesiapan mereka menghadapi pemeriksaan awal atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulteng.
Dalam rapat yang dipimpin Sekprov Sulteng, Dra. Novalina, MM, mewakili Gubernur H. Rusdy Mastura, berbagai aspek pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dibahas secara mendalam.
Rapat tersebut digelar di ruang Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (30/01/2025), dihadiri Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulteng, Bahran, SE., MM, serta para pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk sekretaris, kasubag keuangan, pejabat penatausahaan keuangan (PPK), bendahara, dan pegawai yang menangani aset daerah.
Dalam arahannya, Sekprov Novalina menekankan pentingnya koordinasi intensif dengan BPK serta responsif terhadap komunikasi, termasuk melalui telepon atau WhatsApp.
“Jangan sampai pihak BPK merasa jenuh karena kurangnya respons dari kita,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan OPD untuk lebih cermat dalam menyusun laporan keuangan agar tidak terulang temuan-temuan yang sebelumnya dikoreksi oleh BPK.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK yang berdampak pada penyajian laporan keuangan dan efektivitas sistem pengendalian internal (SPI).
“Fokus utama evaluasi mencakup kewajaran saldo kas, persediaan, aset tetap, serta berbagai jenis belanja, termasuk belanja pegawai, modal, barang dan jasa, hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga,” terangnya.
Kepala BPKAD, Bahran, menambahkan bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada BPK harus dalam kondisi yang memadai, mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, serta perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Sekprov menambahkan, dengan persiapan matang ini, Pemprov Sulteng berharap dapat menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sekaligus meningkatkan transparansi serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Editor : Yamin
