PALU, CS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar rapat evaluasi dan pengawasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (12/2/2025).
Dalam paparan yang dibacakan oleh Sekretaris Provinsi Sulteng, Novalina, realisasi APBD per 31 Desember 2024 mencapai 89,78% dari total anggaran Rp6,31 triliun.
Capaian tersebut setara dengan Rp5,67 triliun, sedikit lebih baik dibanding tahun sebelumnya yang hanya 87,45%.
“Namun, masih terdapat deviasi negatif sebesar -7,22% atau sekitar Rp456,52 miliar dari target 97%,” terangnya.
Novalina merincikan, analisis Belanja Daerah
Realisasi belanja daerah terdiri dari empat kategori utama:
Belanja Operasi, anggaran: Rp4,3 triliun
Realisasi: Rp3,79 triliun (88,13%)
Sisa anggaran: Rp511,14 miliar
Komponen utama:
Belanja Pegawai: Rp1,59 triliun (83,28%)
Belanja Barang dan Jasa: Rp1,86 triliun (91,11%)
Belanja Hibah: Rp321,19 miliar (97,08%)
Belanja Bantuan Sosial: Rp17,65 miliar (99,18%)
Belanja Modal, anggaran: Rp1,17 triliun
Realisasi: Rp1,04 triliun (89,52%)
Sisa anggaran: Rp122,74 miliar
Komponen utama:
Belanja Gedung dan Bangunan: Rp333,22 miliar (76,77%)
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi: Rp520,87 miliar (97,69%)
Belanja Tidak Terduga, anggaran Rp4 miliar
Realisasi: Rp109 juta (2,73%)
Belanja Transfer
Anggaran: Rp838,92 miliar
Realisasi: Rp830,59 miliar (99,01%)
Tren Realisasi APBD Lima Tahun Terakhir
2020: 92,77%
2021: 92,33%
2022: 88,75%
2023: 87,45%
2024: 89,78%
Meski lebih baik dibanding 2023, capaian ini masih lebih rendah dari 2020 dan 2021.
Sejumlah perangkat daerah mengalami deviasi anggaran (realisasi rendah) lebih dari 10%, di antaranya:
RS Madani: -39,7%
Dinas Cipta Karya dan SDA: -15,5%
Dinas Kebudayaan: -13,9%
BPKAD: -12,2%
DP3A: -11,5%
Dinas Koperasi dan UKM: -11,1%
Sementara itu, perangkat daerah dengan realisasi anggaran tertinggi meliputi:
Badan Kesbangpol: 98,3%
Dinas Pangan: 98,1%
Dinas Bina Marga & Penataan Ruang: 97,85%
Evaluasi dan Rekomendasi
Percepatan proyek infrastruktur, terutama pembangunan gedung dan bangunan yang realisasinya masih 76,77%.
Evaluasi manajemen keuangan di perangkat daerah dengan deviasi tinggi.
Peningkatan efisiensi pengadaan barang dan jasa, yang terbukti menghemat Rp26,61 miliar dari total tender Rp484,89 miliar.
Dengan evaluasi ini, diharapkan pengelolaan APBD Sulteng dapat lebih optimal di tahun mendatang demi kesejahteraan masyarakat. *
Editor : Yamin
