PALU, CS – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, memimpin rapat strategis dengan jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan perangkat daerah terkait untuk menelusuri dan menggali sumber-sumber fiskal daerah.
Rapat tersebut digelar di ruang kerja gubernur, Jumat (7/3/2025), dihadiri oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Dra. Novalina, M.M., Asisten Perekonomian dan Pembangunan merangkap Plt Kepala BPKAD Dr. Rudi Dewanto, S.E., M.M., Kepala Bappeda Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo, M.T., serta beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.
Gubernur mengawali rapat dengan tegas menyampaikan, pentingnya penggalian sumber pendapatan daerah untuk menghadapi tantangan ekonomi di tahun mendatang.
“Satu-satunya harapan kita bisa survive (bertahan) di 2025 dari PAD,” kata Anwar.
Dari laporan Kepala Bapenda, Dr. Rifki Anata Mustaqim, M.Si, terungkap adanya Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh pemerintah pusat, yang potensinya diperkirakan mencapai hingga 300 Miliar Rupiah. DBH ini merupakan hak murni provinsi yang tidak dibagi lagi ke kabupaten/kota.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur Anwar Hafid menginstruksikan Bapenda untuk terus mengejar DBH yang masih menggantung di Kementerian Keuangan. Gubernur juga memberikan arahan agar Bapenda belajar dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai best practices, khususnya dalam pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), yang menjadi kontributor utama PAD mereka.
“Tolong kirim staf ke sana (Kalimantan) untuk belajar,” kata Gubernur,
Selain itu, gubernur meminta agar Bapenda menyusun data terpilah antara kendaraan industri dan non-industri untuk memperoleh gambaran jelas terkait potensi penerimaan pajak dari kedua sektor tersebut.
Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam mengumpulkan pajak-pajak ini, mengingat hasilnya akan kembali disalurkan dalam bentuk DBH. Morowali, sebagai kawasan industri nikel, menjadi salah satu fokus utama gubernur dalam menggenjot PAD. Bahkan, setoran pajak air permukaan di Morowali dalam sebulan mencapai Rp4,3 Miliar.
Gubernur juga mencermati potensi PAD dari sektor hilirisasi nikel dan mendorong lahirnya payung hukum daerah agar pemerintah Sulteng bisa mendapatkan manfaat maksimal dari industri nikel.
“Saya berharap 2025 menjadi momentum kita untuk mencari PAD,” lanjutnya.
Sebagai langkah lanjutan, Gubernur Anwar Hafid meminta perangkat daerah untuk melengkapi data terkait potensi PAD yang lebih akurat untuk dibahas lebih dalam pada pertemuan berikutnya.
Gubernur juga berencana mengumpulkan sektor usaha dalam waktu dekat untuk membahas kontribusi mereka terhadap PAD Sulteng.
Dalam penutupan rapat, Gubernur mengajak semua pihak untuk menggiatkan gerakan berjamaah dalam bingkai BERANI BERKAH. Dengan meningkatkan ibadah, ia yakin rezeki yang masih menggantung di langit maupun yang terkubur di dalam bumi dapat segera diturunkan untuk kesejahteraan dan kemajuan Sulteng.
“Insya Allah dengan berjamaah semua akan dilancarkan,” pungkasnya.
Editor : Yamin
