PALU, CS – BPJS Kesehatan, melalui Ketua Dewan Pengawas Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D., Sp.THT-KL(K), MARS, menyatakan dukungan penuh terhadap program BERANI Sehat yang digagas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).
Program ini memungkinkan masyarakat berobat ke fasilitas kesehatan (faskes) hanya dengan membawa KTP.
Dukungan ini disampaikan dalam audiensi dengan Gubernur Sulteng Dr. Anwar Hafid, M.Si, dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, di ruang kerja gubernur, Rabu (12/3/2025).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan Sofyeny, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu HS Rumondang Pakpahan, serta sejumlah pejabat provinsi, termasuk Kadis Kesehatan dr. Komang Adi Sujendra, Sp.PD, dan Direktur RSUD Undata drg. Herry Mulyadi, M.Kes.
Menurut Gubernur Anwar Hafid, salah satu kendala utama dalam pelayanan kesehatan di Sulteng adalah macetnya pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Akibatnya, masyarakat yang sudah terdaftar dalam program JKN kerap ditolak saat hendak berobat.
Untuk mengatasi hal ini, Pemprov Sulteng mencetuskan program BERANI Sehat, yang memungkinkan warga tetap mendapatkan layanan kesehatan meski belum membayar iuran BPJS.
Dalam audiensi tersebut, gubernur meminta saran dari BPJS Kesehatan mengenai solusi agar warga tetap bisa berobat meskipun memiliki tunggakan iuran. Ia juga berharap ada kebijakan yang lebih fleksibel untuk membantu masyarakat Sulteng mendapatkan jaminan kesehatan yang optimal.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir menjelaskan bahwa beberapa daerah di Indonesia sudah menerapkan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas dengan prinsip serupa dengan BERANI Sehat.
Ia mengungkapkan bahwa cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Sulteng sudah di atas 90 %, dengan tingkat keaktifan peserta lebih dari 80 %, sehingga program UHC Prioritas sangat memungkinkan diterapkan di provinsi ini.
Namun, Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan mencatat masih ada tiga kabupaten, yakni Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong yang tingkat keaktifan pesertanya di bawah 80 %.
Hal ini menjadi kendala dalam penerapan UHC Prioritas di seluruh wilayah Sulteng. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan menyarankan agar pemerintah provinsi segera berkoordinasi dengan tiga kabupaten tersebut untuk mengejar target kepesertaan 80 % di setiap daerah.
Untuk mengatasi masalah tunggakan iuran, BPJS Kesehatan menawarkan beberapa skenario cost sharing yang bisa dibahas lebih lanjut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Selain itu, pemerintah juga bisa menggalang dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan di Sulteng untuk membantu menutup kekurangan anggaran.
Gubernur Anwar Hafid menyambut baik masukan tersebut dan berkomitmen untuk mendeklarasikan UHC Prioritas setelah syarat kepesertaan terpenuhi.
“Tugas kita sekarang adalah mencapai tingkat kepesertaan aktif 80 % di semua kabupaten/kota agar UHC Prioritas bisa menjadi pintu masuk bagi BERANI Sehat,” tegasnya.
Dengan implementasi program BERANI Sehat, gubernur dan wakil gubernur optimistis pelayanan kesehatan di Sulteng akan semakin maju. Mereka berharap, dengan fasilitas kesehatan yang lengkap dan bertaraf internasional, masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar daerah.
Editor : Yamin
