PALU, CS – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido menerima audiensi dari Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Sulawesi Tengah di ruang kerja Gubernur, Kamis (17/4/2025).
Audiensi ini dipimpin langsung oleh Ketua Hiswana Migas Sulteng, Muhammad Abdulkadir Badjamal, yang hadir bersama jajaran pengurus.
Dalam pertemuan tersebut, Abdulkadir menyampaikan sejumlah persoalan terkait distribusi energi di Sulawesi Tengah, khususnya mengenai ketimpangan alokasi LPG bersubsidi dan BBM jenis solar.
Ia menilai minimnya kuota menyebabkan ketergantungan pasokan dari daerah lain, atau yang disebut sebagai “rembesan”.
“Morowali mencatat over kuota hingga lebih dari 50 persen dari jatah wilayah lain. Di sisi lain, Kota Palu mengalami penurunan kuota terus-menerus. Padahal kelangkaan ini bukan hanya soal distribusi, tetapi persoalan alokasi yang tidak sesuai realita di lapangan,” ungkap Abdulkadir.
Ia juga menyoroti ketatnya pengawasan penyaluran solar di Kota Palu. Menurutnya, hal tersebut berdampak pada aktivitas industri yang memerlukan suplai solar stabil. Dugaan adanya praktik mafia BBM yang menjual solar ke industri turut memperumit situasi.
Pihak Hiswana Migas pun meminta dukungan pemerintah daerah untuk mengajukan tambahan kuota BBM, terutama solar, berdasarkan realisasi kebutuhan tahun sebelumnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Anwar Hafid menyatakan bahwa pemerintah provinsi telah lebih dulu mengambil langkah strategis dengan menemui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta. Salah satu hasilnya adalah komitmen pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Kabupaten Poso.
“Kami sudah menghadap langsung ke BPH Migas, dan mereka berkomitmen membangun SPPBE di Poso. Ini langkah awal untuk memperkuat infrastruktur distribusi energi kita,” ujar Gubernur.
Anwar juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang intens antara pemerintah daerah dan pelaku usaha migas. Menurutnya, advokasi dari daerah ke pemerintah pusat, khususnya ke Kementerian ESDM dan BPH Migas, masih perlu ditingkatkan.
“Kita harus membangun komunikasi yang terbuka dan saling mendukung. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri, begitu pun sektor swasta. Ini saatnya duduk bersama memperjuangkan kebutuhan energi rakyat Sulawesi Tengah,” tegasnya.
Editor : Yamin
