PALU, CS – Pemerintah pusat mendorong lahirnya kembali semangat ekonomi kerakyatan dari akar rumput desa.
Hal itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Senin (19/5/2025), dan diikuti oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), dr. Reny A. Lamadjido, secara virtual dari ruang kerjanya.
Dalam rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, perhatian tertuju pada satu agenda penting: percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai fondasi ekonomi rakyat.
“Ini bukan sekadar program, ini adalah perintah Presiden dan bagian dari visi besar beliau untuk memperkuat desa sebagai penyangga ekonomi nasional,” tegas Tito.
Program ini ditujukan untuk membangun kembali solidaritas dan kemandirian ekonomi di tengah masyarakat desa. Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Tito menekankan, para bupati dan wali kota harus menjadi motor penggerak pembentukan koperasi, memanfaatkan dukungan APBD maupun Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Kami sudah keluarkan Surat Edaran agar kepala daerah bisa menggunakan BTT, termasuk untuk biaya notaris dan administrasi lainnya,” ujarnya.
Wagub Sulteng, dr. Reny, menyambut baik langkah ini sebagai terobosan nyata menghadirkan kemandirian ekonomi di desa-desa Sulteng.
Ia menyebut, koperasi adalah sarana penting untuk memutus ketergantungan masyarakat desa terhadap sistem ekonomi yang kerap tak berpihak pada mereka.
Wagub berharap, inisiatif Koperasi Merah Putih ini juga menjadi salah satu benteng menghadapi inflasi. Bukan hanya lewat harga pangan yang lebih stabil, tetapi juga melalui penguatan ekonomi dari dalam komunitas itu sendiri.
Editor : Yamin
