PALU, CS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam kunjungan kerja yang berlangsung di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (19/6/2025).
Gubernur Sulteng, H. Anwar Hafid, M.Si, menyoroti berbagai kebutuhan mendesak daerah di bidang infrastruktur dan layanan dasar, mulai dari transportasi darat, laut, udara, sumber daya air, hingga perumahan pasca-bencana.
Dalam paparannya, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan bahwa jalan nasional di Sulteng merupakan salah satu yang terpanjang di Indonesia, namun belum didukung anggaran pemeliharaan yang memadai.
Hal ini dinilai menjadi kendala dalam menjaga kualitas dan keamanan infrastruktur transportasi darat, khususnya akses menuju wilayah utara Sulteng seperti perbatasan Gorontalo.
“Alokasi anggaran pemeliharaan belum sebanding dengan panjang jalan nasional yang ada. Ini menjadi kendala mendasar dalam menjaga kualitas dan keamanan akses transportasi darat kami,” ujar Gubernur.
Dalam forum itu, Gubernur juga menyoroti optimalisasi Pelabuhan Donggala yang memiliki terminal penumpang sekelas bandara, namun belum berfungsi maksimal akibat persoalan sosial.
Politisi Partai Demokrat itu juga mendorong pengembangan Pelabuhan di Banggai Kepulauan yang dinilai strategis untuk konektivitas antarpulau.
Usulan lain yang disampaikan adalah peningkatan status Bandara Mutiara SIS Al-Jufri di Palu menjadi bandara internasional tipe tertentu, guna menunjang arus logistik dan mobilitas tenaga kerja asing yang bekerja di kawasan industri Morowali, khususnya dari Tiongkok.
“Saat ini mereka masih masuk melalui Makassar atau Manado. Palu dilewati. Kalau status bandara dinaikkan, akan sangat mendukung efisiensi dan pengembangan kawasan industri,” ujarnya.
Gubernur juga menyoroti kebutuhan pembangunan bandara di Banggai Kepulauan yang hingga kini belum memiliki fasilitas transportasi udara seperti daerah lainnya di Sulteng.
Di sektor sumber daya air, Gubernur mengungkapkan bahwa banyak jaringan irigasi mengalami kerusakan karena usia bangunan yang sudah tua, sebagian besar dibangun sejak 1980-an.
Ia pun meminta dukungan pemerintah pusat untuk rehabilitasi infrastruktur tersebut dalam rangka memperkuat sektor pertanian dan mendukung program Sulteng sebagai lumbung pangan nasional.
Sementara dalam sektor perumahan, Gubernur menyampaikan keprihatinan atas masih banyaknya warga korban bencana 2018 yang tinggal di hunian sementara (huntara), khususnya di Palu dan Donggala. Pemprov telah menyediakan lahan relokasi, namun masih terkendala keterbatasan anggaran nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur juga memaparkan skema kolaborasi antara Pemprov dan perusahaan besar seperti PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dalam perbaikan jalan nasional di kawasan industri. Ia menyebutkan bahwa perusahaan dapat dilibatkan dalam pendanaan infrastruktur, seperti pembangunan flyover atau perbaikan jalan untuk mengurangi beban APBN.
Selain usulan konkret, Gubernur juga memperkenalkan program prioritas pembangunan jangka menengah bertajuk “9 Berani” (Bersama Anwar-Reny), yang terdiri dari sejumlah fokus, antara lain Berani Lancar (pembangunan dan konektivitas infrastruktur), Berani Cerdas (pendidikan tinggi), dan Berani Sehat (pembiayaan BPJS hingga cakupan kesehatan semesta/UHC).
Menutup pertemuan, Gubernur menyatakan kesiapan Pemprov untuk mempresentasikan detail program dan usulan langsung ke kementerian teknis melalui Komisi V DPR RI sebagai penghubung utama.
Pertemuan ini turut dihadiri Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunker, Andi Iwan Darmawan Aras, beserta sejumlah anggota Komisi V lainnya. Hadir pula kepala daerah dari Kabupaten Banggai Kepulauan, Morowali, dan Wakil Wali Kota Palu yang turut menyampaikan aspirasi dari wilayah masing-masing.
Editor : Yamin
