PALU, CS – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Anwar Hafid, menegaskan pentingnya kolaborasi antarpemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan di Sulteng yang saat ini tercatat sebanyak 1.627.801 jiwa berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pernyataan itu disampaikan Gubernur saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) Provinsi Sulteng Tahun 2025-2029, yang berlangsung di Gedung Wanita Bidarawasia, Palu, Senin (30/6/2025).
“Pemerintah provinsi tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh kebersamaan, keterbukaan, keterpaduan, dan kemesraan, empat kunci (4K) dalam menyelesaikan PR besar ini,” ujar Anwar Hafid di hadapan bupati, wali kota, forkopimda, dan para pemangku kepentingan lainnya.
Dalam arahannya, gubernur menegaskan tiga fokus utama pembangunan yang harus menjadi intervensi bersama hingga 2029, yaitu: pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat.
Gubernur mengumumkan program wajib belajar 13 tahun plus kuliah sebagai langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan. Pemerintah provinsi juga meluncurkan program BERANI Cerdas, yang membiayai pendidikan gratis jenjang SMA/SMK dan SLB serta memberikan beasiswa kuliah kepada mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan berprestasi.
“Saya yakin dalam 10 tahun, satu rumah satu sarjana bisa terwujud,” tegasnya.
Ia meminta bupati dan wali kota mendukung program ini dengan menggratiskan biaya pendidikan dari PAUD hingga SMP dan menyelaraskan program beasiswa daerah agar tidak tumpang tindih.
Di bidang kesehatan, Pemprov Sulteng juga menjalankan program BERANI Sehat yang menjamin pengobatan warga tidak mampu, termasuk mereka yang tidak memiliki atau menunggak BPJS Kesehatan.
Gubernur mengungkapkan lonjakan jumlah penerima manfaat dari 1.300 menjadi lebih dari 19.000 orang per bulan sejak program diluncurkan. Termasuk juga pembiayaan pengobatan untuk penyakit yang tidak dicover BPJS seperti tumor dan kanker, serta korban pembusuran dan kecelakaan tunggal.
Ia menyarankan pemerintah kabupaten/kota mengalihkan anggaran kesehatan daerah untuk kebutuhan lain karena provinsi telah mengambil alih pembiayaan.
Dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, gubernur menekankan penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dan menyambungkan mereka dengan industri lokal.
Ia juga menargetkan pengembangan sektor pertanian dan perikanan sebagai sumber “emas hijau” dan “emas biru” untuk mendorong ekonomi rakyat.
Di sisi lain, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi sorotan. Pemerintah provinsi mengubah aturan pajak air permukaan untuk meningkatkan tarif dan menargetkan kendaraan operasional perusahaan agar menggunakan plat DN (Sulteng).
“Saya sudah ubah pergub untuk maksimalkan perhitungan pajak air permukaan. Pajak ini dibagi ke kabupaten/kota, jadi saya harap kepala daerah serius inventarisasi potensi pajak ini,” ujarnya.
Gubernur menutup arahannya dengan menekankan bahwa dengan sinergi dan semangat 4K, serta fokus pada tiga prioritas utama, Sulawesi Tengah bisa mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
Editor : Yamin
