PALU, CS – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Tengah (Sulteng), Novalina, menekankan pentingnya kerja berjejaring dalam percepatan dukungan pemerintah daerah (pemda) terkait penyediaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulteng.
“Koordinasi adalah kuncinya. Kita optimalkan kerja berjejaring, contohnya dari Koperasi Desa Merah Putih yang bisa terbentuk hanya dalam satu bulan,” kata Novalina dalam pertemuan bersama tim Kemendagri, Kementerian PUPR, Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Sulteng, dan pemda kabupaten/kota di ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (19/8/2025).
Ia menjelaskan, berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ, setiap pemda di Sulteng diminta mengusulkan tiga titik lokasi tanah. Namun, sejumlah kendala ditemukan di lapangan, antara lain perbedaan karakteristik wilayah, keterbatasan sarana prasarana, serta syarat administrasi berupa lahan bersertifikat yang dinilai cukup menyulitkan kabupaten/kota.
Selain itu, beberapa lahan yang memenuhi syarat ternyata sudah digunakan sebagai dapur mitra penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menanggapi kondisi tersebut, Novalina meminta adanya keringanan syarat administrasi serta perbaikan pola koordinasi, khususnya agar provinsi mendapat akses data dan informasi terkait usulan lahan.
“Dari sekian usulan kabupaten/kota, kami provinsi belum mendapat informasi berapa yang sudah di-approve. Dengan akses yang komprehensif, provinsi bisa memastikan sinkronisasi usulan lahan,” ujarnya.
Novalina menegaskan, Pemprov Sulteng tetap mendukung penuh program pembangunan SPPG, meski dengan sejumlah catatan terkait koordinasi dan keterbukaan informasi dari pemerintah pusat.
Editor: Yamin
