PALU, CS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui Wakil Gubernur, dr. Reny A. Lamadjido, menerima audiensi dari Direktorat Penyakit Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, membahas penanganan Status Siaga Darurat Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), di ruang kerja Wakil Gubernur, Jumat (12/9/2025).
Perwakilan Direktorat Penyakit Menular Kemenkes RI, Ze Eza Yulia Pearlovie, dalam paparannya menyampaikan bahwa lonjakan kasus malaria di Kabupaten Parimo harus menjadi perhatian serius semua pihak.
“Status KLB Malaria tidak bisa dianggap remeh. Terjadi lonjakan kasus yang sangat signifikan di tahun 2025,” tegasnya.
Berdasarkan data, Kabupaten Parimo yang pada 2024 telah berstatus Eliminasi Malaria kembali mencatat peningkatan kasus hingga 75 persen sejak awal 2025. Kasus tertinggi terjadi di Puskesmas Moutong, Desa Lobu, Kecamatan Moutong, dengan jumlah 126 kasus.
Eza menjelaskan, salah satu penyebab tingginya kasus malaria adalah lahan bekas pertambangan yang menimbulkan genangan air, sehingga menjadi tempat berkembang biak jentik nyamuk.
Ia mendorong agar pemerintah daerah segera melakukan deteksi dini menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT) malaria untuk mencegah penyebaran lebih luas.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Sulteng menyatakan akan mengambil langkah konkret dengan menginstruksikan Dinas Kesehatan Provinsi untuk mengantisipasi lonjakan kasus.
Reny juga berencana menerbitkan surat edaran Gubernur kepada seluruh kabupaten/kota agar segera melakukan langkah pencegahan dan pengendalian.
Selain itu, Wagub bersama Dinas Kesehatan Provinsi akan menggelar pertemuan daring dengan puskesmas dan pihak terkait di Kabupaten Parimo untuk memperkuat koordinasi, mempercepat langkah antisipasi, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya malaria yang dapat berakibat fatal.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng, Wayan Apriani, Kabid Rehab dan Rekon BPBD Sulteng, Moh. Arif Budiman, serta perwakilan dari BPKAD, Dinas PMD, dan Inspektorat Provinsi Sulteng.
Editor: Yamin
