JAKARTA, CS – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melaksanakan kegiatan koordinasi ke Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat lantai 6 kantor Dinas KPKP tersebut diterima langsung oleh pejabat setempat.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Sony Tandra, ST, bersama anggota Vera R. Mastura dan Suryanto.
Koordinasi ini bertujuan memperkuat wawasan dan strategi pengembangan sektor pangan, kelautan, dan pertanian dalam menghadapi tantangan pemenuhan kebutuhan pangan daerah dan nasional.
Dalam sambutannya, Sony Tandra menekankan posisi strategis Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah penyangga Calon Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan.
Ia menilai penting bagi pemerintah daerah menyiapkan langkah konkret untuk mendukung ketersediaan pangan di masa depan.
“Sulteng secara geografis berhadapan langsung dengan wilayah calon IKN, sehingga sangat potensial menjadi pemasok bahan pangan bagi ibu kota negara nanti. Karena itu, sektor pangan dan perikanan perlu dikelola lebih serius dan berkelanjutan,” ujar Sony.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II menggali informasi terkait strategi Dinas KPKP DKI Jakarta dalam menjamin ketahanan pangan perkotaan, termasuk pola distribusi dan sumber pasokan pangan bagi masyarakat ibu kota.
Suryanto turut menyoroti model kelembagaan Dinas KPKP yang mengintegrasikan ketahanan pangan, kelautan, dan pertanian dalam satu institusi.
Menurutnya, hal itu menarik untuk dijadikan referensi dalam memperkuat tata kelola perangkat daerah di Sulteng.
Menanggapi hal itu, pihak Dinas KPKP DKI Jakarta menjelaskan bahwa sebagian besar pasokan pangan di Jakarta berasal dari daerah lain seperti Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah.
Namun Pemprov DKI tetap berperan aktif menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan melalui program bantuan pangan untuk penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) serta subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain sektor pangan, Dinas KPKP juga memaparkan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya, termasuk dukungan peralatan bagi nelayan pesisir dan Kepulauan Seribu.
Menjawab pertanyaan Sony Tandra mengenai teknologi bioflok, pejabat KPKP menyebutkan bahwa sebagian besar pembudidaya di Jakarta telah menerapkan sistem tersebut guna meningkatkan efisiensi produksi di lahan terbatas.
Melalui kegiatan koordinasi ini, Komisi II DPRD Sulteng berharap dapat menyerap best practice dari Pemprov DKI Jakarta dan menyesuaikannya dengan potensi daerah di Sulteng.
“Kami berharap hasil koordinasi ini bisa menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan daerah, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan nelayan serta petani di Sulawesi Tengah,” tutup Sony.
Editor: Yamin
