PALU, CS – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Anwar Hafid, secara resmi mengukuhkan Agus Yulianto, sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulteng, dalam acara yang digelar di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (14/10/2025).
Pengukuhan berlangsung khidmat dan disaksikan langsung oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Setya Nugraha, bersama jajaran pejabat pemerintah provinsi serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulteng.
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-400/K/SU/2025, Agus Yulianto menggantikan Edy Suharto, yang kini diamanahkan sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam sambutannya, Deputi BPKP, Setya Nugraha menyampaikan apresiasi atas sinergi antara BPKP dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperkuat pengawasan dan tata kelola keuangan daerah.
“Program 9 BERANI yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan terobosan positif yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini sejalan dengan semangat BPKP untuk memastikan setiap program memiliki dampak nyata,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tantangan fiskal yang dihadapi banyak daerah. Menurutnya, pengelolaan potensi daerah yang baik akan meningkatkan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan selamat kepada pejabat baru dan apresiasi kepada pejabat sebelumnya atas dedikasi selama bertugas di Sulteng.
“Semoga pengukuhan ini menjadi kekuatan baru bagi kita semua dalam mengawal pembangunan daerah. BPKP adalah mitra strategis pemerintah dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan berintegritas,” ucapnya.
Menanggapi pernyataan Deputi BPKP, Anwar Hafid menegaskan bahwa efisiensi keuangan tidak boleh menghambat komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Saya minta para kepala perangkat daerah menyusun program yang benar-benar menyentuh masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang tertuang dalam RPJMD dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Gubernur juga mengajak para bupati dan wali kota se-Sulteng untuk menanamkan kedisiplinan dalam perencanaan pembangunan dan menjadikan efisiensi sebagai budaya kerja pemerintahan daerah.
Melalui sinergi yang semakin solid antara pemerintah provinsi dan BPKP, diharapkan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah semakin transparan, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan itu dihadiri Wakil Gubernur Sulteng, Reny A. Lamadjido, Ketua TP PKK, Hj. Sry Nirwanti Bahasoan, Sekprov Sulteng, Novalina, anggota DPRD Sulteng, Kepala Perwakilan BPK Sulteng, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulteng, para bupati/wali kota, serta pimpinan Bank Sulteng.
Editor: Yamin
