PALU, CS – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid menegaskan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran dan peningkatan kualitas pendidikan sebagai strategi utama dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah.
Penegasan itu disampaikan Gubernur saat memimpin rapat koordinasi bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, Sekretaris Daerah, Novalina, dan Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Agus Yulianto, di Ruang Polibu, Kantor Gubernur, Rabu (15/10/2025).
Dalam arahannya, Anwar mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memahami semangat Sembilan Berani, terutama dalam keberanian melakukan efisiensi fiskal agar belanja pemerintah benar-benar memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
“Belanja program harus murni untuk rakyat, bukan habis untuk perjalanan dinas atau urusan administratif. Kalau dari seratus miliar anggaran hanya tiga puluh miliar yang dirasakan masyarakat, itu artinya ada yang salah,” tegasnya.
Ia menambahkan, langkah efisiensi bukan berarti memangkas pelayanan, melainkan menata ulang postur fiskal agar setiap rupiah anggaran berdampak nyata. Karena itu, penyusunan APBD 2026 diminta dilakukan secara cermat dan berorientasi hasil, bukan sekadar pada tingkat penyerapan.
Selain efisiensi anggaran, Anwar juga menyoroti pentingnya sektor pendidikan sebagai kunci utama pengentasan kemiskinan. Ia menilai masih banyak lulusan SMP di Sulawesi Tengah yang tidak melanjutkan ke SMA karena berbagai kendala, termasuk faktor biaya.
“Kita harus tahu berapa anak tamat SMP yang tidak lanjut ke SMA, dan kenapa. Kalau karena biaya, pemerintah sudah bantu lewat BOSDA dan beasiswa. Target saya, tahun 2026 rata-rata lama sekolah di Sulteng bisa naik dari sembilan tahun menjadi dua belas atau tiga belas tahun,” ujarnya.
Menurut Anwar, peningkatan pendidikan dan kesehatan memiliki korelasi langsung dengan penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan riset BPS, daerah dengan rata-rata lama sekolah lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur juga menyoroti lambatnya pembaruan data kemiskinan di aplikasi 6NG milik Kementerian Sosial. Ia menyebut validasi data yang terlalu lama menyebabkan ketidaksinkronan penerima bantuan sosial di daerah.
“Masih banyak data penerima yang belum diperbarui, bahkan ada yang sudah meninggal dunia tapi tetap tercatat aktif,” ungkapnya.
Anwar mengusulkan agar Dinas Sosial, Bappeda, BPS, dan perwakilan Kementerian Sosial duduk bersama dalam satu forum untuk menyatukan data kemiskinan daerah, sehingga intervensi program pengentasan kemiskinan menjadi lebih tepat sasaran.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada BPKP Sulteng atas peran pengawasan dan pendampingan terhadap program pemerintah daerah.
Politisi Demokrat itu menyebut, kritik dan teguran dari lembaga pengawas merupakan bentuk kepedulian agar pemerintah terus berbenah.
“Kita harus bersyukur kalau ada yang menegur dan mengingatkan kita. Itu tandanya kita disayangi. Lebih baik dimarahi karena ingin kita maju, daripada dipuji tapi justru ditinggalkan dalam kesalahan,” ujarnya disambut tawa peserta rapat.
Menutup arahannya, Anwar meminta Bappeda dan Dinas Pendapatan segera menjadwalkan pertemuan bersama para bupati dan kepala dinas terkait untuk membahas kemandirian fiskal daerah, melibatkan BPS, BPKP, serta unsur Kementerian Keuangan.
Editor: Yamin
