JAKARTA, CS – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa praktik pertambangan ilegal yang terjadi di Indonesia selama dua dekade terakhir telah menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar Rp800 triliun.
Menurut Presiden, aktivitas tambang ilegal tersebut telah berlangsung kurang lebih 20 tahun dan menimbulkan kerugian besar setiap tahunnya. Dalam setahun, kerugian negara akibat praktik itu diperkirakan mencapai Rp30 miliar hingga Rp40 triliun.
“Katakanlah kita ambil angka rendahnya, Rp20 triliun tiap tahun. Lembaga-lembaga internasional pun sudah mengkaji, sekitar 3 miliar dolar AS setahun kerugiannya,” ujar Prabowo, sebagaimana dikutip dari laman cnbcindonesia.com, Senin (20/10/2025).
Ia menjelaskan, jika ditotal selama 20 tahun, maka kerugian yang diderita negara akibat pertambangan ilegal mencapai Rp800 triliun. Angka itu, menurutnya, sangat besar dan seharusnya bisa digunakan untuk membangun berbagai fasilitas publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Apa yang bisa kita bangun dengan hal-hal seperti itu? Ilegal tambang, ilegal komunitas lainnya dengan segala bentuk cara dan modusnya. Ada under invoicing, ada over invoicing, intinya miss invoicing yaitu penipuan,” tegasnya.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) besar yang harus segera diselesaikan oleh aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung (Kejagung).
Ia menyebut, sedikitnya 1.063 tambang ilegal masih aktif beroperasi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah seperti Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Banggai, dan Buol.
“Kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal,” kata Prabowo sebagaimana dikutip dari kompas.com.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan pihak-pihak yang membekingi aktivitas tambang ilegal, termasuk mereka yang berasal dari kalangan militer, kepolisian, maupun mantan pejabat tinggi.
“Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari TNI atau Polisi atau mantan jenderal. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya.
Presiden berharap, seluruh elemen bangsa termasuk MPR dan partai politik, dapat mendukung langkah pemerintah dalam menertibkan tambang-tambang ilegal agar sumber daya alam dapat dikelola secara sah, transparan, dan berkeadilan.
Editor: Yamin
