PALU, CS – Puluhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kabupaten Donggala menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Rabu (5/11/2025).
Mereka menuntut kejelasan pembayaran gaji ke-13 dan sisa Tunjangan Hari Raya (THR) yang hingga kini belum diterima.
Massa aksi yang terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga teknis tersebut datang untuk mengadukan permasalahan mereka kepada Pemerintah Provinsi Sulteng.
Mereka mengaku telah berulang kali menyampaikan aspirasi ke Pemerintah Kabupaten Donggala, namun belum mendapatkan kepastian waktu pembayaran hak mereka.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, turun langsung menemui massa dan mengajak mereka berdialog di halaman kantor gubernur. Dalam dialog terbuka tersebut, Anwar menyampaikan empati atas situasi yang dialami para tenaga P3K.
“Saya paham betul apa yang kalian rasakan. Keterlambatan ini terjadi karena kondisi keuangan daerah yang sangat terbatas. Dana yang tersedia di Donggala hanya sekitar 20 miliar untuk seluruh program,” ujar Gubernur Anwar.
Ia menegaskan bahwa para P3K memiliki hak yang sama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk dalam hal penerimaan gaji dan tunjangan.
Gubernur juga memastikan tidak ada dasar hukum yang memungkinkan pemberhentian tenaga P3K secara sepihak.
“Sepanjang bekerja dengan baik dan bertanggung jawab, tidak ada alasan untuk diberhentikan. Hak kalian tetap dijamin oleh aturan yang berlaku,” tegasnya.
Menurut Anwar, Pemerintah Kabupaten Donggala telah menyalurkan sebagian THR sebesar 50 persen, sementara sisa pembayaran dan gaji ke-13 masih dalam pembahasan, dab Pemprov Sulteng akan memfasilitasi koordinasi antara Pemkab Donggala dan kementerian terkait untuk mencari solusi.
“Pemerintah tidak lepas tangan. Ini tanggung jawab bersama, dan kami terus berupaya mencari jalan keluarnya,” katanya.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas kesabaran para tenaga P3K yang memilih menyampaikan aspirasi secara damai.
Politisi Partai Demokrat itu, berjanji akan memfasilitasi pertemuan lanjutan antara perwakilan P3K, Bupati Donggala, dan pihak terkait guna mempercepat penyelesaian masalah.
Aksi damai P3K Donggala berlangsung tertib dan berakhir tanpa insiden. Para peserta membubarkan diri usai mendengarkan komitmen Gubernur Anwar Hafid yang berjanji akan mengawal proses penyelesaian hingga hak mereka terpenuhi sepenuhnya.*
Editor: Yamin
