MOROWALI, CS – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Syarifudin Hafid, menggelar reses di Desa Karaupa, Kecamatan Bumi Raya, Senin (17/11/2025), untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat yang dinilai belum mendapat perhatian optimal dari pemerintah provinsi.
Pertemuan berlangsung hangat, dengan warga menyampaikan sejumlah persoalan prioritas yang membutuhkan tindak lanjut.
Dalam dialog tersebut, warga mengeluhkan pembebasan lahan seluas 10 hektare milik 21 orang yang hingga kini belum menerima pembayaran. Persoalan pemasaran produk PKK juga menjadi sorotan, karena kegiatan pemberdayaan perempuan dinilai belum berjalan maksimal akibat keterbatasan fasilitas.
Warga meminta dukungan peralatan seperti perangkat sauna dan pengeras suara agar kegiatan PKK dapat berkembang lebih efektif.
Masalah pembebasan lahan bandara kembali mencuat, termasuk harapan masyarakat agar pemerintah memperjelas proses ganti rugi lahan. Warga juga meminta perbaikan lapangan bola dan pembangunan pagar untuk mendukung fasilitas publik di desa.
Selain itu, masyarakat Karaupa mengusulkan bantuan untuk pembangunan rumah ibadah, seperti penyediaan tempat wudhu dan perbaikan teras masjid, serta dukungan seragam batik bagi pengurus masjid guna memperkuat kegiatan keagamaan.
Keluhan mengenai kenaikan harga LPG 3 kilogram yang dianggap memberatkan warga juga mengemuka dalam pertemuan tersebut.
Menanggapi aspirasi itu, Wakil Ketua DPRD Sulteng Syarifudin Hafid menegaskan bahwa seluruh masukan akan dibahas di tingkat provinsi.
Ia berkomitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat Morowali, khususnya Desa Karaupa, agar persoalan yang bertahun-tahun belum terselesaikan dapat segera mendapatkan jalan keluar.
Editor: Yamin
