PALU, CS – Polemik terkait tidak diusulkannya 1.171 tenaga honorer Kota Palu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memicu reaksi keras dari anggota DPRD setempat.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Palu, Abdurahim Nasar Al-Amri, menyayangkan temuan Komisi A yang mengungkap bahwa ribuan honorer tersebut tidak pernah masuk dalam usulan resmi pemerintah kota.
Abdurahim menilai persoalan itu menyangkut masa depan para honorer yang telah lama mengabdi di berbagai sektor pelayanan publik.
Ia mendesak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palu untuk segera memberikan penjelasan terbuka terkait hilangnya ribuan nama honorer dari daftar usulan.
Ia menegaskan bahwa apabila BKPSDM tidak segera memberikan klarifikasi, pihaknya bersama pimpinan DPRD Kota Palu siap menemui KemenPAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melaporkan masalah tersebut.
Menurutnya, temuan ini juga memperkuat dugaan adanya honorer siluman yang selama ini menjadi sorotan.
Sebelumnya, Komisi A DPRD Kota Palu mengungkapkan keterkejutannya setelah menerima penjelasan langsung dari pejabat KemenPAN-RB yang menyatakan bahwa 1.171 honorer Kota Palu tidak pernah diusulkan oleh BKPSDM.
Wakil Ketua Komisi A, Ucu Susanto, mengatakan kondisi tersebut sangat merugikan para honorer karena tanpa masuk dalam usulan resmi, mereka tidak dapat diproses dalam penataan tenaga non-ASN.
Ucu menambahkan bahwa kelalaian administrasi ini dapat berdampak besar pada masa depan para tenaga honorer yang selama ini berharap kepastian status.
Ia juga menyoroti ketidakhadiran BKPSDM Kota Palu dalam pertemuan penting di KemenPAN-RB, meski lembaga tersebut sebelumnya hadir dalam rapat dengar pendapat di DPRD. Dalam kunjungan itu, rombongan DPRD hanya didampingi oleh Inspektorat.
Ketua Aliansi Honorer Kota Palu, Himah, yang turut hadir dalam kunjungan tersebut, mengaku kecewa karena kesalahan administrasi seperti itu berpotensi menghilangkan hak ratusan honorer.
DPRD Kota Palu memastikan akan segera memanggil BKPSDM untuk meminta penjelasan detail terkait penyebab tidak diusulkannya ribuan tenaga honorer tersebut. Ucu menegaskan bahwa tidak boleh ada satu pun honorer yang dirugikan.
“Nasib ribuan honorer ini tidak boleh dikorbankan. Kami akan memastikan akar masalahnya ditemukan dan diselesaikan,” tandasnya.
Editor: Yamin
