PALU, CS – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid bersama Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi dan Pangdam XXIII/Paka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan, turun langsung menemui ratusan masyarakat di Pelabuhan Pantoloan, Selasa (23/12/2025).
Pertemuan tersebut digelar untuk merespons aspirasi warga terkait isu rencana pemindahan aktivitas pelabuhan.
Dialog terbuka itu dihadiri mayoritas buruh pelabuhan, pedagang, serta masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian di kawasan Pelabuhan Pantoloan.
Kehadiran langsung unsur pimpinan daerah dan aparat keamanan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menampung dan menindaklanjuti keresahan masyarakat.
Di hadapan warga, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada keputusan terkait pemindahan Pelabuhan Pantoloan, terlebih tanpa solusi dan kesepakatan semua pihak.
“Saya sampaikan kepada masyarakat, tidak akan ada pemindahan jika belum ada solusi. Jangan demo, saya jamin tidak ada pemindahan kalau belum ada jalan keluar,” tegas Anwar Hafid.
Gubernur menyampaikan sejumlah opsi solusi yang tengah dipertimbangkan pemerintah. Salah satunya adalah tetap mempertahankan aktivitas peti kemas di Pelabuhan Pantoloan, sementara pengangkutan penumpang dapat dilakukan dengan pola singgah di Pelabuhan Donggala.
Selain itu, pemerintah juga membuka opsi pemberian dispensasi bagi buruh peti kemas kapal.
“Tawaran lainnya, bagaimana buruh-buruh ini kita bantu, baik melalui bantuan modal usaha maupun fasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan lain. Prinsipnya, jangan sampai masyarakat kehilangan mata pencaharian,” jelasnya.
Anwar Hafid menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Pantoloan agar setiap kebijakan yang diambil tidak merugikan warga.
“Sepanjang itu menjadi keinginan masyarakat, saya sebagai gubernur akan mengawal dan memperjuangkannya. Percayakan kepada saya dan tim,” ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya serta mengingatkan pentingnya menjaga persaudaraan antara masyarakat Pantoloan dan Donggala.
“Jangan sampai kita diadu domba. Kita ini bersaudara, dan tidak mungkin ada kebijakan yang diambil tanpa kesepakatan semua pihak,” katanya.
Gubernur menambahkan, kehadiran Kapolda dan Pangdam dalam pertemuan tersebut merupakan bukti solidnya sinergi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan tersebut disambut positif oleh masyarakat Pelabuhan Pantoloan yang berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi nyata dan berkeadilan demi keberlangsungan mata pencaharian warga.*
Editor: Yamin
