DONGGALA, CS – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menegaskan pentingnya penyelesaian konflik lahan tambang galian C di Desa Loli Oge, Kabupaten Donggala, dilakukan secara baik, objektif, dan berkeadilan dengan melihat langsung kondisi di lapangan.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Anwar Hafid saat turun langsung menemui warga Desa Loli Oge bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Konflik Agraria, Selasa (30/12/2025).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulteng untuk memediasi konflik lahan tambang yang terjadi di wilayah tersebut.
Gubernur menyampaikan bahwa seluruh aspirasi dan masukan dari masyarakat telah didengarkan dan akan ditindaklanjuti melalui peninjauan lapangan bersama pihak-pihak terkait.
“Semua sudah disampaikan dengan jelas. Tinggal kita lihat langsung di lapangan, lalu kita duduk bersama semua pihak yang berkepentingan, termasuk perusahaan, untuk mencari solusi terbaik dan win-win solution. Prinsipnya, kepentingan masyarakat adalah yang utama,” ujar Gubernur.
Menurutnya, penyelesaian konflik harus melibatkan semua pemangku kepentingan agar solusi yang dihasilkan dapat diterima bersama.
Anwar Hafid menegaskan bahwa kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah dalam penyelesaian konflik tersebut.
Ia menyebutkan bahwa langkah selanjutnya adalah mempertemukan masyarakat dengan pihak perusahaan tambang untuk mencari solusi terbaik yang saling menguntungkan.
Gubernur juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam menangani persoalan tersebut. Ia menegaskan bahwa akses jalan yang selama ini digunakan warga tidak boleh dihalangi karena merupakan jalur penting menuju lahan perkebunan masyarakat.
Selain itu, Gubernur menyampaikan rencana pemanggilan pihak perusahaan tambang untuk duduk bersama perwakilan masyarakat guna membahas penyelesaian konflik secara terbuka.
Pemerintah Provinsi Sulteng juga akan melakukan pemetaan ulang terhadap lahan yang disengketakan serta meninjau kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada.
“Saya sudah melihat kondisinya. Saya akan memanggil perusahaan dan berharap masyarakat dan pihak tambang bisa bersahabat agar semua dapat berjalan dengan baik,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Sulteng menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyelesaian konflik agraria secara adil, transparan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat agar tercipta ketertiban serta keharmonisan di wilayah tersebut.
Editor: Yamin
