PALU, CS – Kalangan akademisi menilai kepemimpinan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menunjukkan karakter adaptif dan inklusif dalam menghadapi dinamika pemerintahan daerah.
Pendekatan kolaboratif lintas sektor yang diterapkan dinilai relevan untuk mendorong percepatan pembangunan di Sulteng.
Pengamat Politik Universitas Tadulako (UNTAD), Muhammad Khairil, mengatakan bahwa dalam konteks pemerintahan daerah yang kompleks, kemampuan membangun kolaborasi menjadi faktor penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif.
“Menurut saya, Gubernur Anwar Hafid merupakan sosok pemimpin yang lebih mengutamakan kolaborasi dalam menjalankan pemerintahan,” ujar Khairil, Sabtu (24/1/2026).
Ia menjelaskan, pendekatan kolaboratif tersebut membuka ruang kerja sama yang sehat antara pemerintah daerah, birokrasi, serta berbagai elemen masyarakat. Model kepemimpinan semacam ini dinilai sesuai dengan tantangan pembangunan Sulawesi Tengah yang membutuhkan sinergi banyak pihak.
Selain mengedepankan kolaborasi, Anwar Hafid juga dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Kehadirannya di tengah warga, baik dalam agenda formal maupun informal, dinilai memperkuat citra kepemimpinan yang responsif terhadap aspirasi publik.
“Kedekatan dengan masyarakat menjadi modal sosial yang penting bagi kepala daerah. Dari pengamatan kami, beliau merupakan pemimpin yang populis, merakyat, dan diterima oleh masyarakat secara luas,” kata Khairil.
Menurutnya, kepemimpinan yang mendapat penerimaan luas dari masyarakat berpotensi memperkuat stabilitas sosial dan mendukung keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah.
Di sisi lain, Khairil menilai pendekatan populis yang diterapkan Anwar Hafid tidak mengesampingkan aspek rasional dan perencanaan berbasis data. Dalam menjalankan pemerintahan, Anwar Hafid dinilai mampu menerapkan prinsip-prinsip teknokrasi yang menekankan efektivitas, efisiensi, serta kebijakan yang terukur.
“Kepemimpinan beliau juga sangat teknokrat. Ada keseimbangan antara empati sosial dan pendekatan teknis dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Dari sisi internal pemerintahan, kepemimpinan Anwar Hafid dinilai berhasil membangun hubungan kerja yang harmonis dengan jajaran birokrasi. Hubungan yang solid antara pimpinan daerah dan aparatur sipil negara disebut menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan kebijakan publik.
“Iklim kerja di internal birokrasi terlihat cukup kondusif. Hubungan kepemimpinan beliau dengan jajaran birokrasi menurut kami berjalan dengan baik,” imbuh Khairil.
Lebih lanjut, Anwar Hafid dinilai memiliki kemampuan mengelola dinamika kepentingan di lingkungan birokrasi secara proporsional. Upaya mengakomodasi berbagai pandangan dilakukan tanpa mengesampingkan arah kebijakan strategis pemerintah provinsi.
“Pendekatan tersebut dinilai mencerminkan kepemimpinan yang inklusif dan matang, sekaligus menunjukkan kapasitas Gubernur Anwar Hafid dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas internal pemerintahan dan agenda pembangunan daerah,” tandas Khairil.*
Editor: Yamin
