PALU, CS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mematangkan strategi pengendalian inflasi menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026 melalui High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Ruang Polibu, Kantor Gubernur, Rabu (14/1/2026).
Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., yang memimpin rapat menekankan, bahwa antisipasi sejak dini menjadi kunci untuk mencegah lonjakan harga kebutuhan pokok.
Menurutnya, kerja keras lintas sektor pada 2025 berhasil menjaga inflasi Sulteng tetap terkendali di angka 3,31 persen.
“Alhamdulillah, inflasi Sulawesi Tengah berada di angka 3,31 persen dan masih sehat. Ini buah kolaborasi TPID, Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan seluruh pihak terkait,” ujar Wagub Reny.
Wagub Reny menyebut empat wilayah menjadi fokus pengendalian harga, yakni Kota Palu, Morowali, Tolitoli, dan Luwuk, karena kontribusi signifikan terhadap pergerakan inflasi.
“Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, Pemprov Sulteng akan melakukan pemantauan harga komoditas strategis seperti beras, ikan, cabai, telur ayam ras, dan daging sapi secara intensif,” katanya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulteng, Ir. Muhammad Irfan Sukarna, menyampaikan bahwa tren inflasi Sulteng terus membaik, dari 3,92 persen pada Oktober 2025 menjadi 3,31 persen Desember.
BI merekomendasikan operasi pasar murah difokuskan pada komoditas yang biasanya melonjak harganya saat Ramadan dan Idulfitri.
Sementara itu, Plt. Kepala BPS Sulteng, Imron Taufik J. Musa, memaparkan data inflasi Ramadan 2023–2025, menyoroti beras yang selalu mengalami kenaikan harga dan perlunya penguatan ketahanan pangan.
Imron juga menekankan pengendalian inflasi komoditas perikanan, sebagai ciri khas Sulteng.
Beberapa langkah strategis yang disepakati TPID Sulteng untuk menjaga stabilitas harga antara lain:
- Menjamin ketersediaan stok bahan pangan strategis seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging, cabai, dan bawang.
- Optimalisasi cadangan pangan pemerintah daerah serta koordinasi intensif dengan Bulog.
- Operasi pasar murah yang tepat waktu, lokasi, dan sasaran, terutama di wilayah rawan inflasi.
- Antisipasi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem dengan menyiapkan jalur logistik alternatif.
- Monitoring harga harian melalui sistem pelaporan TPID.
- Penguatan komunikasi publik agar masyarakat berbelanja bijak dan menghindari panic buying.
Rapat ini turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan BI, BPS, Bulog, BMKG, serta jajaran TPID dan perangkat daerah terkait, sebagai bentuk komitmen bersama menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.*
Editor: Yamin
