PALU, CS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, di Grand Sya Hotel, Senin (27/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng, para bupati dan wakil wali kota se-Sulteng, serta berbagai pemangku kepentingan pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Gubernur Sulteng menegaskan Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyatukan visi dan langkah seluruh pihak dalam menghadapi tantangan pembangunan.
“Musrenbang ini penting untuk memastikan kita memiliki pandangan yang sama tentang apa yang menjadi musuh bersama kita. Jika tidak, maka masing-masing akan berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang terintegrasi,” ujarnya.
Gubernur menekankan pengentasan kemiskinan masih menjadi fokus utama pembangunan di Sulteng. Ia menyebut persoalan tersebut harus ditangani secara terpadu seiring dengan besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah.
“Kemiskinan menjadi salah satu isu strategis yang terus kita tangani secara bertahap dan berkelanjutan. Diperlukan penguatan langkah, sinergi, dan evaluasi agar program yang dijalankan tepat sasaran dan berdampak optimal,” katanya.
Menurutnya, anggaran penanganan kemiskinan selama ini tergolong besar, namun belum memberikan dampak signifikan. Karena itu, perencanaan yang lebih terarah melalui Musrenbang dinilai penting agar intervensi pembangunan menyentuh akar persoalan.
Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan daerah dengan program nasional, termasuk arah pembangunan Presiden melalui Asta Cita, serta visi daerah “Sulteng Nambaso” dan program strategis seperti Berani Cerdas.
Ia juga menyoroti masih minimnya keterlibatan kelompok masyarakat miskin dalam forum perencanaan formal.
Menurutnya, kelompok desil 1 dan 2 justru jarang terwakili, padahal mereka merupakan pihak yang paling membutuhkan intervensi kebijakan.
“Pendekatan kita harus lebih proaktif menjangkau mereka,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah berkomitmen memperluas akses, termasuk mendorong kebijakan wajib belajar 13 tahun. Gubernur menegaskan pendidikan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijamin negara.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian utama, khususnya dalam memastikan akses layanan bagi masyarakat kurang mampu melalui jaminan kesehatan.
Gubernur menargetkan penurunan angka kemiskinan secara signifikan dalam lima tahun ke depan hingga mencapai kisaran 5 persen pada periode 2028–2030 melalui perencanaan yang lebih terarah dan kolaboratif.
Menutup arahannya, Gubernur mengajak seluruh kepala daerah untuk memperkuat kebersamaan dan menjadikan Musrenbang sebagai momentum konsolidasi pembangunan.
“Ini adalah musyawarah besar kita. Dengan kebersamaan, kita pastikan perencanaan pembangunan tidak salah arah dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. *
