PALU,CS – Penguatan pengasuhan anak usia dini tidak lagi dipandang sebatas urusan keluarga, melainkan membutuhkan keterlibatan lintas sektor agar tumbuh kembang anak dapat berlangsung optimal sejak awal kehidupan.
Perspektif itu mengemuka dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendampingan Program Pengasuhan Anak Usia Dini (AUD) melalui Bina Keluarga Balita (BKB) dan Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) yang diikuti secara virtual oleh Tim Kerja Pembangunan Keluarga Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah (Sulteng), bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (P2KB) Provinsi Sulteng, Selasa (26/5/2026).
Kegiatan berskala nasional yang berlangsung dari Aula Dinas P2KB Sulteng itu menjadi forum berbagi praktik baik sekaligus evaluasi pengembangan Tempat Penitipan Anak (TPA) menuju model pengasuhan TAMASYA yang lebih holistik, integratif, dan berkelanjutan.
Kepala Dinas P2KB Sulteng, Herry Mulyadi, tampil sebagai salah satu narasumber bersama perwakilan dari Aceh, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta.
Dalam pemaparannya, Herry menekankan bahwa praktik pengasuhan yang dikembangkan di Sulawesi Tengah dibangun melalui pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak. Menurut dia, model tersebut telah menyentuh lima dimensi Indeks Anak Usia Dini (AUD).
Kolaborasi itu, kata Herry, diwujudkan melalui kerja sama dengan puskesmas dalam pemberian vitamin A, pemantauan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebagai intervensi pencegahan stunting pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, hingga penguatan pola asuh melalui program Kelas Orang Tua Hebat.
Selain itu, pemerintah daerah juga memperluas dukungan pembangunan keluarga melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan organisasi profesi dan organisasi masyarakat.
“Keberhasilan praktik baik di Sulteng didukung kolaborasi berbagai sektor agar layanan pengasuhan anak tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujar Herry dalam forum tersebut.
Meski demikian, forum lintas provinsi itu juga memotret sejumlah persoalan yang masih dihadapi Sulawesi Tengah dalam pengembangan program TAMASYA dan BKB.
Beberapa tantangan yang mengemuka antara lain keterbatasan sarana dan prasarana Tempat Penitipan Anak, minimnya Alat Permainan Edukatif (APE), belum optimalnya dukungan operasional kader BKB Kit EMAS, hingga persoalan legalitas izin operasional sejumlah layanan TPA dan TAMASYA.
Untuk menjaga keberlanjutan program di tengah keterbatasan anggaran daerah, Dinas P2KB Sulawesi Tengah diarahkan memperluas strategi pembiayaan melalui optimalisasi berbagai sumber pendanaan.
Selain mengandalkan APBD, Dana Desa, BOKB, dan DAK nonfisik, penguatan program juga didorong melalui kemitraan dengan sektor swasta lewat program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta dukungan hibah lembaga swadaya masyarakat. *
