PALU, CS – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menegaskan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sulteng, H. Mohammad Arus Abdul Karim, dalam Rapat Paripurna DPRD Sulteng dengan agenda penyampaian laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis enam bulan berikutnya Tahun Anggaran 2026, di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Selasa (4/8/2026).
Menurut Arus Abdul Karim, laporan realisasi semester pertama APBD bukan hanya kewajiban administratif pemerintah daerah, tetapi menjadi instrumen penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.
“Evaluasi terhadap realisasi APBD menjadi pijakan penting dalam menentukan langkah-langkah strategis pada semester kedua. Dengan demikian, setiap program prioritas daerah dapat diselesaikan secara optimal sehingga target pembangunan dan pelayanan publik dapat tercapai sesuai rencana,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Wakil Gubernur menyampaikan perkembangan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan hingga semester pertama 2026. Selain itu, pemerintah daerah juga memaparkan prognosis pelaksanaan APBD untuk enam bulan berikutnya.
Ketua DPRD Sulteng menilai hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penting dalam memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pada semester kedua.
Ia berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus diperkuat agar pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh komitmen bersama dalam mengelola setiap rupiah anggaran secara bertanggung jawab dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” katanya.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sulteng, para wakil ketua dan anggota DPRD Sulteng, Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, kepala perangkat daerah, instansi vertikal, serta sejumlah tamu undangan.*
