PALU, CS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong agar setiap rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang disusun dan dibahas mengakomodasi prinsip hak asasi manusia (HAM), sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak membatasi hak masyarakat maupun menimbulkan diskriminasi.
Komitmen tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Sulteng, Mahfud Masuara, saat menghadiri Rapat Penyampaian Analisis dan Evaluasi Ranperda dari Perspektif HAM di RM Raja Kuring, Jalan Sultan Hasanuddin, Palu, Rabu (11/11/2026).
Mahfud hadir mewakili Ketua DPRD Sulteng dalam kegiatan yang dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak.
“Setiap Ranperda harus dikaji secara mendalam, tidak hanya dari aspek yuridis dan substansi, tetapi juga dari perspektif HAM. Jangan sampai ada aturan yang justru membatasi hak masyarakat atau menimbulkan diskriminasi,” ujar Mahfud.
Menurutnya, aspek HAM perlu menjadi perhatian sejak tahap perencanaan hingga pembahasan peraturan daerah. Dengan demikian, setiap ketentuan yang dirumuskan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memberikan perlindungan dan menjamin kesetaraan hak bagi seluruh masyarakat.
Rapat tersebut membahas hasil analisis dan evaluasi terhadap lima rancangan peraturan daerah dari perspektif HAM, yakni Ranperda Provinsi Sulawesi Tengah tentang Bantuan Hukum, Ranperda Kabupaten Morowali tentang Kawasan Tanpa Rokok, serta Ranperda Kabupaten Morowali tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja bagi Pekerja Rentan Sektor Informal.
Selain itu, turut dibahas Ranperda Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Ranperda Kabupaten Morowali Utara tentang Bantuan Hukum.
Kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait, dengan menghadirkan narasumber dari Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Sitti Rahmawati.
Dalam pembahasan, analisis dan evaluasi dilakukan dengan melihat kesesuaian substansi masing-masing Ranperda terhadap prinsip-prinsip HAM. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan produk hukum daerah tidak bertentangan dengan hak dan kepentingan masyarakat.
Melalui rapat tersebut, berbagai masukan dan hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan rancangan peraturan daerah sebelum memasuki tahapan penetapan.
DPRD Sulteng berharap regulasi daerah yang dihasilkan nantinya tidak hanya memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat. *
