JAKARTA, CS – Sebanyak 75 persen responden mengaku mengalami stres akibat kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kenaikan harga kebutuhan pokok, sulitnya mendapatkan pekerjaan, serta persoalan penegakan hukum menjadi sejumlah sumber keresahan yang disorot dalam survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan.
Temuan tersebut dipaparkan Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, dalam peluncuran Rapor Kinerja Dua Tahun Prabowo-Gibran, Minggu (11/10/2026).
Dalam pemaparan tersebut, Bhima menyebut survei masyarakat umum melibatkan 1.122 responden. Selain tekanan akibat kebijakan pemerintah, sebanyak 67 persen responden secara khusus menyatakan merasa stres dengan perilaku Presiden Prabowo.
Persoalan ekonomi menjadi salah satu perhatian utama. Sebanyak 78 persen responden menilai harga kebutuhan pokok sebagai masalah mendesak yang perlu segera ditangani pemerintah. Sementara itu, 53 persen menyatakan kondisi ekonomi rumah tangga mereka memburuk dibandingkan tahun sebelumnya.
Temuan tersebut menempatkan daya beli dan kondisi ekonomi keluarga sebagai isu penting dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan terbatasnya kesempatan kerja disebut sebagai bagian dari persoalan yang memengaruhi persepsi responden terhadap kebijakan pemerintah.
Selain survei masyarakat umum, CELIOS dan Kabinet Bayangan juga menghimpun penilaian dari kalangan ahli. Dalam kelompok ini, 71 persen dari 129 ahli menilai kapasitas kepemimpinan Presiden Prabowo tidak memadai.
Sebanyak 93 persen ahli juga menyatakan khawatir atau sangat khawatir terhadap gaya kepemimpinan dan komunikasi publik Presiden. Penilaian kelompok ahli tersebut merupakan temuan terpisah dari jawaban responden masyarakat umum.
Hasil survei itu menjadi catatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, terutama pengendalian harga kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja, dan penegakan hukum.
Meski demikian, angka-angka tersebut menggambarkan persepsi kelompok responden yang mengikuti survei, bukan otomatis mewakili seluruh penduduk Indonesia. Karena itu, hasilnya perlu dibaca dengan mempertimbangkan metode pengambilan sampel dan karakteristik responden.
Temuan CELIOS dan Kabinet Bayangan tersebut menambah bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, khususnya sejauh mana kebijakan ekonomi dan tata kelola mampu menjawab kebutuhan masyarakat. *
