JAKARTA, CS – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendapat penilaian negatif tertinggi dalam evaluasi kinerja menteri Kabinet Merah Putih. Temuan survei Matriks Politik Indonesia ini menjadi catatan kritis terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjelang dua tahun masa pemerintahan mereka.

Berdasarkan survei yang dilakukan pada 10–15 Oktober 2026, Natalius Pigai menempati urutan pertama menteri dengan penilaian negatif sebesar 82,6 persen. Nusron Wahid berada di posisi kedua dengan 78,3 persen, disusul Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dengan 75,2 persen.

Direktur Komunikasi Matriks Politik Indonesia, Supriyadi, menyampaikan bahwa ketiga menteri tersebut memperoleh penilaian negatif tertinggi dari responden dalam evaluasi terhadap jajaran Kabinet Merah Putih.

“Di posisi pertama Natalius Pigai dan kedua ada Nusron Wahid yang mendapat penilaian sebagai menteri terburuk di jajaran kabinet pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Supriyadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.

Sejumlah Menteri Lain Turut Mendapat Penilaian Negatif

Selain Pigai, Nusron, dan Dody, survei tersebut mencatat sejumlah menteri lain dengan tingkat penilaian negatif yang cukup tinggi.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menempati urutan berikutnya dengan 68,2 persen. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memperoleh 65,7 persen, sedangkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mencatatkan 60,7 persen.

Berikutnya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memperoleh penilaian negatif sebesar 55,3 persen. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mencatatkan 50,7 persen, disusul Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini sebesar 45,5 persen serta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebesar 40,3 persen.

Tingginya penilaian negatif tersebut menunjukkan adanya kritik publik terhadap kinerja sejumlah anggota kabinet. Namun, hasil survei ini merupakan gambaran persepsi responden pada periode pengumpulan data, bukan penetapan objektif atas kinerja setiap menteri.

Kasus Hukum dan Kontroversi Jadi Sorotan

Supriyadi menjelaskan, penilaian terhadap Nusron Wahid berlangsung di tengah sorotan terhadap perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN telah terseret dalam penanganan perkara tersebut. KPK juga melakukan pemeriksaan untuk mendalami dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan kasus itu.

Menurut Supriyadi, Nusron memiliki tingkat popularitas sebesar 72,9 persen. Tingginya pengenalan publik terhadap sosoknya membuat penilaian atas kinerjanya turut menjadi perhatian.

Sementara itu, Pigai memiliki tingkat popularitas sebesar 54,3 persen. Menurut Supriyadi, penilaian negatif terhadap Menteri HAM tersebut berkaitan dengan sejumlah pernyataan kontroversial dan persoalan internal di kementeriannya.

Adapun Dody Hanggodo memiliki tingkat popularitas sebesar 27,7 persen. Penilaian terhadap Menteri PU itu, menurut Supriyadi, turut dipengaruhi persepsi publik terhadap gaya komunikasinya dan sejumlah persoalan internal kementerian.

Meski demikian, penilaian responden terhadap para menteri perlu dibedakan dari proses hukum yang berjalan. Dugaan pelanggaran hukum tetap harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Mayoritas Responden Tidak Puas dengan Reshuffle Kabinet

Survei Matriks Politik Indonesia juga mengukur tanggapan masyarakat terhadap perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan pemerintahan Prabowo.

Hasilnya, sebanyak 52,4 persen responden menyatakan tidak puas terhadap perombakan kabinet. Sebanyak 41,3 persen menyatakan puas, sedangkan 6,3 persen lainnya tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pergantian pejabat belum sepenuhnya menjawab harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.

Ketika ditanya mengenai alasan perlunya perombakan menteri dan pejabat strategis, sebanyak 45 persen responden menilai kinerja menteri yang kurang memuaskan sebagai alasan utama.

Sebanyak 31,1 persen responden menyoroti pernyataan dan sikap kontroversial menteri. Sementara itu, 10 persen menilai keterlibatan pejabat dalam perkara hukum menjadi alasan perlunya evaluasi.

Alasan lainnya mencakup penempatan jabatan yang dianggap tidak sesuai dengan kapasitas, sebesar 6,3 persen; menteri yang dinilai jarang turun ke lapangan, 2,7 persen; serta persoalan rangkap jabatan, 1 persen.

Sebanyak 0,8 persen responden menyoroti sikap menteri yang dinilai tidak sejalan dengan kebijakan Presiden. Adapun 0,7 persen menyampaikan alasan lain dan 2,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Metodologi Survei

Matriks Politik Indonesia melaksanakan survei pada 10–15 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling atau pengambilan sampel acak bertingkat.

Responden berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Survei tersebut memiliki margin of error sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil survei ini memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja menteri dan kebijakan perombakan kabinet. Angka-angka tersebut sekaligus menjadi indikator evaluasi publik terhadap para pembantu Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan.*