PALU, CS – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., M.H., mengingatkan agar pembangunan industri pertambangan tidak meninggalkan kerusakan lingkungan, persoalan kesehatan, maupun masalah sosial bagi generasi mendatang.
Pesan tersebut disampaikan Wiwik saat menghadiri forum bedah buku dan peluncuran dua buku yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) bersama Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Hotel Parama Su, Jalan Domba, Talise, Kota Palu, Kamis (12/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wiwik hadir mewakili Ketua DPRD Sulteng. Forum itu mengangkat dua isu penting melalui buku berjudul Tambang dan Sisi Gelap: Dampak Industri Ekstraktif terhadap Munculnya Prostitusi, Narkoba, dan HIV/AIDS serta Kasus Poso: Konflik, Kebenaran dan Hak Asasi Manusia: Analisis Krisis Akar Masalah, Peredaran Senjata dan Tanggung Jawab Negara.
Wiwik mengapresiasi penyelenggaraan forum tersebut karena dinilai menjadi ruang refleksi dan evaluasi terhadap arah pembangunan, khususnya dampak industri ekstraktif terhadap kehidupan masyarakat di Sulawesi Tengah.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan industri tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi, pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor, maupun peningkatan pendapatan daerah. Aspek kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan kualitas kehidupan warga di sekitar kawasan industri juga harus menjadi perhatian.
“Kita tentu membutuhkan investasi dan industri pertambangan untuk mendorong kemajuan daerah. Kita ingin Sulawesi Tengah tumbuh menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah apakah pertumbuhan ekonomi tersebut sudah berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat atau belum,” tegas Wiwik.
Ia juga menyoroti sejumlah temuan yang dipaparkan dalam forum tersebut, mulai dari persoalan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba, kekerasan terhadap perempuan, hingga berbagai persoalan sosial lainnya.
Menurut Wiwik, berbagai temuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi data dan penelitian ilmiah yang komprehensif agar menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.
Ia menegaskan, aktivitas industri harus disertai tanggung jawab sosial yang nyata. Perusahaan tidak cukup hanya memenuhi kewajiban investasi dan produksi, tetapi juga harus memperhatikan pengelolaan risiko sosial, kesehatan, dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya.
Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap aktivitas industri. Instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus diikuti dengan perhatian serius terhadap dampak sosial yang berpotensi muncul akibat kegiatan industri.
Wiwik menambahkan, DPRD memiliki tanggung jawab melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan pembangunan industri memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.
Karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat agar pembangunan industri berjalan secara berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga sebagai salah satu fondasi dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Perlindungan perempuan dan anak serta pembentukan lingkungan keluarga yang sehat harus menjadi bagian dari perhatian bersama.
“Keluarga harus menjadi salah satu kekuatan utama yang kita gerakkan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Kita membutuhkan keluarga yang kuat dan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan. Perlindungan perempuan dan anak serta pembentukan lingkungan keluarga yang sehat merupakan bagian penting dari keberhasilan pembangunan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Wiwik mengingatkan bahwa kekayaan alam Sulawesi Tengah harus dijaga agar dapat dinikmati tidak hanya oleh generasi sekarang, tetapi juga generasi mendatang.
“Jangan sampai kita mewariskan kekayaan alam kepada generasi mendatang, tetapi pada saat yang sama justru mewariskan persoalan kesehatan, kerusakan lingkungan, dan berbagai masalah sosial. Kita ingin industri yang maju, masyarakat yang sehat, perempuan dan anak yang terlindungi, keluarga yang kuat, serta lingkungan yang tetap terjaga,” tegas Wiwik.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Dr. H.M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., menjelaskan bahwa buku yang mengangkat persoalan industri pertambangan tersebut lahir dari keprihatinan terhadap berbagai dampak aktivitas industri ekstraktif di tengah masyarakat.
Menurut Busyro, aktivitas industri ekstraktif tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial dan kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri.
Ia menjelaskan, kajian dalam buku tersebut disusun menggunakan pendekatan penelitian akademis dengan mengandalkan data primer yang diperkuat data sekunder hingga tersier agar hasilnya memiliki dasar ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. *
