BANGGAI, CS – Dalam kampanye dialogis yang berlangsung di Desa Sido Makmur, Kecamatan Moilong, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 2, Anwar Hafid dan Dr. Reny Lamadjido, menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik agraria yang telah lama menjadi persoalan bagi petani dan masyarakat setempat.
Acara ini juga dihadiri oleh Eva Bande, seorang tokoh perempuan dan pejuang agraria, para petani, tokoh adat, dan tokoh agama.
Anwar Hafid menyatakan bahwa pemerintah harus tegas berdiri di sisi rakyat dan bebas dari kepentingan perusahaan agar dapat memberikan keadilan yang merata.
“Pemerintah tidak boleh ada konflik kepentingan dengan perusahaan. Tugas kita jelas, berdiri tegak untuk rakyat. Konflik agraria akan kami selesaikan dengan tegas, tanpa mengorbankan hak-hak rakyat,” ujarnya dengan penuh semangat, Jumat 25 Oktober 2024.
Ia menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar janji, melainkan telah diterapkan selama karier politiknya. Anwar mengungkapkan pengalaman di Morowali, di mana ia memerintahkan pengukuran ulang lahan hak guna usaha (HGU) perusahaan untuk memastikan bahwa tanah rakyat tidak dirampas.
“HGU itu bukan Al-Quran yang sakral, itu peraturan yang bisa direvisi jika bertentangan dengan kebutuhan rakyat,” tegasnya, menekankan bahwa kepentingan rakyat harus selalu didahulukan.
Eva Bande menambahkan bahwa perjuangan agraria memerlukan kepemimpinan yang berpihak pada keadilan sosial dan tidak tunduk pada tekanan korporasi.
Ia menekankan pentingnya pemerintah yang mau mendengar keluhan para petani dan bertindak nyata untuk melindungi tanah mereka.
Anwar juga mengingatkan bahwa untuk mewujudkan hal ini, pemimpin tidak boleh berfokus pada kepentingan pribadi atau aset.
“Kita tidak sedang mencari pemimpin yang berapa banyak tanahnya atau berapa banyak uangnya. Kita butuh pemimpin yang siap mengembalikan martabat rakyat,” tegasnya.
Dengan pemilihan yang semakin dekat pada 27 November mendatang, Anwar Hafid dan Dr. Reny Lamadjido terus menggalang dukungan dari masyarakat untuk memastikan bahwa pemerintahan yang terbentuk akan berdedikasi pada penyelesaian konflik agraria dan perlindungan tanah rakyat di Sulawesi Tengah. **
