PALU, CS –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasangkayu, melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pertemuan Hotel & Resto D’Kalora, Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah, mulai tanggal 13 hingga 14 Desember 2024, dan dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasangkayu, Muh. Zain Machmoed, S.Sos.
Bimbingan teknis ini diadakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pasangkayu serta memperkuat peran pejabat pengelola keuangan, khususnya dalam penatausahaan laporan pertanggungjawaban akhir tahun bagi bendahara. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, dari tanggal 13 hingga 14 Desember 2024.
Dalam sambutannya, Muh. Zain Machmoed menyampaikan pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Ia juga mengapresiasi kerja keras tim pengelola keuangan dan aset yang telah membawa Kabupaten Pasangkayu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesembilan kalinya.
“Saya juga ingin menyampaikan rasa bangga dan ucapan terima kasih kepada seluruh tim pengelola keuangan dan aset yang telah bekerja keras. Kita telah menerima opini WTP untuk yang kesembilan kalinya. Ini merupakan pencapaian yang sangat membanggakan dan menunjukkan komitmen kita dalam pengelolaan keuangan yang baik. Namun, kita tidak boleh berpuas diri,” ujarnya.
Sekda Pasangkayu juga mengajak seluruh peserta untuk aktif mengikuti setiap sesi, berdiskusi, dan bertanya demi memaksimalkan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Mari kita tunjukkan komitmen kita untuk mengelola keuangan daerah dengan sebaik-baiknya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasangkayu,” tegasnya.
Dengan adanya bimbingan teknis ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pasangkayu dapat semakin profesional, transparan, dan akuntabel demi tercapainya tujuan pembangunan daerah yang lebih baik. (HN)
